MANOKWARI — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat makin transparan. Instansi itu menyatakan salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bisa diminta melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).
“Datang ke PIK. Isi formulir, nyatakan apa maksud dan tujuan meminta data, serta sertakan salinan kartu tanda pengenal,” ujar Kepala Perwakilan BPK PB, Ir. Adi Sudibyo M.M. dalam jumpa pers di gedung BPK PB, Rabu (7/8) siang.
Dia mengatakan BPK sebelumnya pernah mengumumkan LHP secara terbuka ke publik. Tapi, belakangan kebijakan itu diubah karena banyak keluhan dari pemerintah daerah, menyusul penyalahgunaan LHP itu oleh pihak pihak tertentu.
“Soal ini juga sedang digodok di tingkat pusat. Apa bila diumumkan apa seluruhnya, atau resume saja,” jelasnya.
Mantan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Timur itu juga menyatakan, bahwa begitu LHP diserahkan ke DPR sesuai tingkatan, maka data itu sudah jadi ranah publik.
Terkait tak adanya rekomendasi, baik secara administrasi maupun pengembalian, yang tidak diteruskan ke aparat penegak hukum, dia menegaskan hal itu hanya berlaku untuk temuan khusus. “Tapi hasil kita bisa dikembangkan aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Dia juga menyatakan BPK PB hanya memeriksa anggaran yang berasal dari APBN. Pemeriksaan instansi yang sifatnya vertikal, pemeriksaan dilakukan BPK RI.(***)
