MANOKWARI — Masalah yang terjadi di Fakultas Kedokteran (Faked) Universitas Papua (Unipa) tak lepas dari habisnya dana hibah Rp20 M dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Menurut Wakil Ketua Dewan Provinsi (Deprov/DPRD) PB, Ranley Mansawan, permasalah di Faked Unipa itu mencerminkan kegagalan Pemprov, karena dinilai tidak merencanakan program Faked Unipa dengan baik.
“Mereka hanya berpikir ada gedung, fasilitas. Namun tidak terpikirkan tenaga dosen. Seiring berjalannya waktu, dana hibah Rp20 miliar dari pemerintah provinsi sudah habis. Maka muncul masalah,” tuding ya, Kamis (8/12).
Pernyataan ini dilontarkan pasca aksi unjuk rasa mahasisa Faked Unipa.
Terpisah, Ketua Komisi D Ortis Sagrim, mengatakan, hasil sementara pertemuan dengan Pemprov sudah menunjukkan langkah maju.
“Tapi, tidak etis saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Sudah kabari informasi ini ke Dekan FK UI,” kata Ortis ketika berdialog dengan 45 mahasiswa Faked Unipa.
Dia juga mengatakan kebutuhan dana untuk melanjutkan perkuliahan sudah harus diserahkan sebelum 15 Desember. “Komisi D sedang inventarisir masalah dan siapkan langkah-langkah,” tegasnya.
Sekretaris Komisi D Elias Lamere mengatakan, Deprov telah mengundang Rektor Unipa untuk perjelas manajemen pengelolaan Faked ini.
“Komisi D tidak akan membiarkan masalah ini. Kami komi menyelesaikan masalah mendesak dan mendasar ini,” ungkapnya.
Sementara itu, gubernur mahasiswa FK-Unipa, Indah Ein Fajarwati Wainsaf, mengatakan ada 102 mahasiswa Faked Unipa dari angkatan I hingga III.
“Kami mempertanyakan tindak lanjut pertemuan 1 Desember lalu. Sudah sejauh mana? Bapak-bapak dewan tolong lihat masalah ini. Selamatkan 102 calon dokter Papua Barat,” ungkapnya.
Pertemuan perwakilan DPR PB dengan puluhan mahasiswa FK-Unipa itu diakhiri dengan penyerahan dana spontan sejumlah legislator PB.(***)
