MANOKWARI — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat, Amus Atkana mempertanyakan alasan penolakan aktivis dan LSM terkait debat kandidat Paslon Pilgub Papua Barat yang akan dilaksanakan di Jakarta, Jumat (20/1) pukul 18. 00 WIB live di Metro TV.
Menurut Atkana, penolakan itu harus mendasar. Sebab, KPU menyetujui debat dilakukan di Jakarta karena ada keputusan bersama dengan para pasangan calon.
“Debat ini disetujui atas dasar musyawarah bersama. Bukan tanpa alasan,” tegasnya via ponsel, Senin (9/1) malam.
Dikatakan, KPU pada prinsipnya adalah lembaga penyelenggara, KPU melaksanakan sesuatu berdasarkan hasil kesepakatan bersama.
“Penentuan live di Metro TV bukan dipaksa oleh KPU,” ucapnya.
Soal menuding KPU boros anggaran, kata Atkana, teman-teman di LSM apakah mengitung bagian dari pada pemborosan tersebut ?
“Jangan main opini saja. Metro TV adalah TV yang paling murah dari hasil survei harga yang kita lakukan,” katanya.
Di lain sisi lanjut Atkana, Pilkada Gubernur kali ini masuk dalam kategori Pilkada nasional. Sehingga harus digemakan secara nasional.
“Tahun 2012 ke bawah, Pilkada Gubernur hanya lokal, kalau yang sekarang sudah kategori nasional,” tuturnya.
Proses penyiaran debat kandidat ini, lanjut Atkana, menunjukan bahwa Papua Barat jauh dari stigma pengamat politik yang mengatakan daerah ini (Papua Barat) rawan.
“Kritik mereka (LSM) adalah baik. Karena bagian dari fungsi kontrol. Tapi harus mendasar dan berbasis data. Jangan membangun Opini,” terangnya.
“Setelah live debat kandidat nanti. Kita akan putar siaran tunda di seluruh TV lokal di Papua Barat,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, GMKI Manokwari, GMNI Manokwari, PMKRI Manokwari, dan Parlemen Jalanan dan belakangan Aliansi Masyarakat Adat, menolak debat publik kandidat dilakukan di Jakarta. Selain menilai sebagai pemborosan, mereka juga merasa hal itu tak efektif, karena kondisi Papua Barat.(***)
Click here to preview your posts with PRO themes ››