MANOKWARI – Panja Pilkada DPR Papua Barat (DPRPB) belum memperoleh laporan realisasi penggunaan dana hibah Rp 506 miliar untuk pembiataan pilkada gubernur 2017.
“Apakah sudah ada pertemuan pihak-pihak terkait tapi tidak melibatkan panja, atau pertemuan sudah dilakukan hanya melibatkan pimpinan dewan saja? Yang pasti sampai saat ini, laporan dana pilgub tidak jelas,” ujar Ketua Panja Pilkada PB, Dominggus Sani, Rabu (1/2).
Sani mengingatkan laporan pertanggungjawaban anggaran pilgub harus disampaikan ke publik.
“Kalau memang ada pengembalian dana Pilgub ke kas daerah, harus dilakukan secara transparan. Ini uang rakyat. Harus disampaikan ke publik,” tegasnya.
Wakil Ketua Panja, Jhon Dimara menanbahkan, perlu keseriusan untuk memaksimalkan kerja panja menyangkut pelaksanaan pilkada Papua Barat.
“Pencoblosan tanggal 15 Februari semakin dekat. Ketika panja tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka masyarakat akan menilai panja tidak mampu. Sanksi sosialnya, kita dianggap hanya menghabiskan uang rakyat,” ujarnya.
Dimara menambahkan, tugas panja masih berlanjut meski telah selesai pencoblosan. Untuk itu, panja masih berhak meminta laporan pertanggungjawaban KPUD Provinsi Papua Barat terkait anggaran pilgub untuk disampaikan ke publik.(***)
Click here to preview your posts with PRO themes ››