Pasar Iryati dinilai belum layak diresmikan karena masih menyimpan berbagai masalah.
“Dari sisi los, pembagiannya tidak adil bagi pedagang Papua. Peresmian pasar terkesan terburu-buru. Saya khawatir ada persoalan di kemudian hari jika begini caranya,” ujar anggota DPRD Komisi B Dekab Wondama, Luter Natama, kepada pekerja pers, Selasa (11/4).
Dia juga menyatakan sejauh ini tak ada koordinasi dengan DPRD khususnya Komisi B.
“Kami ini kan DPR, wakil rakyat. Harusnya Pemkab dan instansi terkait, Disperindagkop, melibatkan kami dalam penyelesaian pasar Iryati,” tegasnya.
Dia juga menyatakan sejauh ini juga belum pernah ada pembicaraan mengenai pembagian pasar, besarnya pajak daerah dan retribusi pasar.(asa)
Click here to preview your posts with PRO themes ››