Belum juga tuntasnya persoalan tenaga honor K2 jadi perhatian anggota Komisi C DPRD Teluk Wondama, Amos Torey. Dia menilai tak ada yang sulit jika semua berjalan mengikuti aturan.
“Proses penyelesaian tenaga honor K2 ini harus transparan, agar orang tidak menunggu. Awalnya sudah salah memang, maka pemerintah harus bertanggungjawab atas kelalaian itu. Ini program nasional dari Sabang sampai Merauke. Mengapa kita di Papua Barat, khususnya Wondama telat? Ini kelalaian siapa?” tanya Torey, Jumat (9/6).
Dia mengusulkan pemerintah kembali ke aturan. Seleksi kembali siapa-siapa tenaga honor dengan ijasah benar.
Ditanya tenaga honor yang selama ini sudah mengabdi tapi tak kantongi ijazah, Torey mengatakan itu bisa pakai Otsus dan kembali ke pemerintah daerah.
“Mereka yang sapu-sapu (bersihkan, red) jalan, bersihkan kantor tapi tidak punya ijazah yang sesuai, ya itu kembali lagi ke pemerintah. Biar bagaimanapun dia sudah mengabdi, apalagi jika dia anak Wondama,” tegas Torey.
Sebelumnya, secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wondama, Ujang Waprak, mengakui ada kendala. Hanya saja, dia belum bersedia membeberkan apa masalah itu.
“Proses penyelesaian kami sudah berjalan baik. Hanya saja ada beberapa masalah yang masih harus diselesaikan. Teman-teman sabar saja. Ada info saya akan tetap publikasi,” ujar Waprak.(asa)
Click here to preview your posts with PRO themes ››