Prospek ekonomi Papua Barat triwulan II 2017 diperkirakan akan tumbuh berkisar 4,7%-5,1 (yoy) atau dengan pertumbuhan keseluruhan tahun 2017 berkisar antara 4,4%-4,8% (yoy).
Pernyataan itu dilontarkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Agus Hartanto dalam Diseminasi Kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Papua Barat Triwulan I 2017 dan kajian fiskal dan regional triwulan I 2017, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (15/6).
“Pertumbuhan ekonomi Papua Barat di triwulan II akan ditopang oleh tingginya Konsumsi Rumah Tangga (KRT) pada masa puasa dan Lebaran yang mendorong penjualan eceran,” ungkapnya.
Menurutnya potensi risiko yang diwaspadai adalah risiko ketidakseimbangan antara supply dan demand pada masa puasa dan Lebaran.
Kondisi tersebut membuat peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mutlak dalam memitigasi risiko yang ada, sehingga inflasi dapat terkendali.
Ia menjelaskan bahwa pada triwulan I 2017 perekonomian Papua Barat tumbuh pada kisaran 3,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebesar 4,86% (yoy). Ini disebabkan perlambatan seluruh sektor utama di Papua Barat.
“Melambatnya kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan ini terutama disebabkan oleh turunnya produksi LNG karena turunnya permintaan dari negara pembeli seperti Tiongkok dan harga migas yang belum pulih secara signifikan,” beber Deputi Direktur itu.
Ia lalu menekankan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut cukup memberi efek negatif disertai resiko yang cukup tinggi.
Dia juga mengungkapkan meningkatnya inflasi pada triwulan I 2017 di Provinsi Papua Barat. Inflasi Papua Barat tercatat 3,66% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 3,62% (yoy).
“Meningkatnya laju inflasi ini dipengaruhi oleh peningkatan tekanan inflasi kelompok administered prices. Inflasi pada tarif dasar listrik dan angkutan udara mendorong terjadinya peningkatan inflasi pada kelompok administered prices,” tutupnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Melengkapi itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Muhdi, SE, SIP, MIS, PhD menjelaskan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan aspek konsumsi.
Sementara itu, Analis Bank Indonesia, Tony Fernando Pasaribu menjelaskan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional perlu ada target.
Setiap Provinsi harus menyumbang, harus ada strategi pertumbuhan jangka menengah-panjang, dan memperkuat lingkungan pendukung investasi dan ekspor.
“Akhirnya untuk melakukan perbaikan terhadap perekonomian, perlu melakukan prioritas pada hambatan utama yang dapat memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi yang paling besar,” tandasnya.(jjm)