“Kami katakan tidak pada kehadiran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sifatnya ingin merongrong dan mengubah 4 Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”.
Pernyataan tegas tersebut dilontarkan Wakapolda Papua Barat, Kombes Pol. Drs. Pietrus Waine, SH,M.Hum usai memimpin sidang kelulusan akhir casis Bintara Polri di Manokwari, Sabtu (5/8).
Dikatakan Waine bahwa boleh dan sah-sah saja ada Ormas yang didirikan di negara ini, tetapi harus dilihat dan dicermati lagi seperti apa tujuan dan arah niatnya.
“Kalau mereka mau memperkuat NKRI yah silahkan saja. Tetapi apabila ada niatnya untuk merongrong NKRI maka kami sekali lagi katakan tidak,” tegas pria lulusan Akpol tahun 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse itu.
Wakapolda menegaskan Indonesia bukan negara Islam, tapi negara hukum dengan budaya bercipta rasa Indonesia. Dari Sabang-Merauke kita bersatu.
“Kalau 4 pilar sudah dirongrong dan ada Ormas yang mau mengubah salah satunya, mau dibawa kemana negara kita ini? Jangan sampai kita mudah terhasut dan terbuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh Ormas yang bertentangan dengan falsafah bangsa,” beber perwira menengah Polri yang sejak 11 September 2015 mengemban amanat sebagai Wakapolda Papua Barat itu.
Selanjutnya dikatakan Waine bahwa pertahanan dan keamanan NKRI selebihnya bukan semata-mata tugas dan tanggungjawab TNI/Polri, melainkan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun semua elemen masyarakat.
“Tugas kami adalah untuk mencegah dan terus memonitoring Ormas tujuannya untuk merongrong NKRI. Jadi kita tidak boleh bekerja sendirian, Intelijen harus bersinergi begitu pula TNI/Polri,” ajak pria yang lahir di Puweta, Kamu Selatan, Dogiyai, Papua tersebut.
Suami dari Yuliana Eko Wahyu Sugianti itu menambahkan, ada pantauan khusus dari kepolisian.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Saya tidak ingin mendahului, tetapi memang tugas yang diembankan adalah agar Papua Barat ini harus difilter atau diamankan dari isu-isu yang tujuannya memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tandas pria kelahiran 5 Juli 1962 itu. (jjm)