Tokoh mahasiswa Papua Barat di Jakarta, Willem Assem, mempertanyakan keputusan Kapolri, Jendral Tito Karnavian yang mengirimkan 300 personil Brimob dari Polda Jatim dan Sumatra Selatan, untuk BKO di Kabupaten Maybrat menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat oleh Gubernur Papua Barat di Manokwari, Selasa (22/8) besok.
“Jumlahnya cukup banyak. Masyarakat saja sedikit. Tujuan untuk apa sebenarnya? Kalau utk mengamankan kondisi di Maybrat menjelang pelantikan bupati, saya kira masih ada personil kepolisian dari Polres Sorong Selatan dan Brimob dari Detasemen C Sorong. Terlebih setelah Pilkada hingga PSU (pemungutan suara ulang) situasi di Maybrat aman-aman saja,” ungkapnya kepada PapuaKini.Co di Menteng, Jakarta, siang tadi.
Adapun gesekan-gesekan kecil yang terjadi, menurutnya, masih dalam tahap yang wajar, sehingga tidak perlu diturunkan personil Brimob dari luar Papua Barat yang jumlahnya cukup banyak itu.
“Walaupun kami orang Maybrat berbeda pendapat, namun kami tidak pernah perang antara sesama suku kami yang menelan korban nyawa. Kami berbeda pendapat cuma sebentar, setelah itu kami bersatu kembali. Kami orang Maybrat mempunyai motto dan prinsip suku, yaitu Anu Beta Tubat. Ini jadi alat pemersatu kami sejak dahulu,” terang Assem yang juga putra asli Maybrat itu.
Assem khawatir apabila jumlah aparat kepolisian terlalu banyak di Maybrat membuat masyarakat merasa takut dan tertekan. Apabila hal tersebut benar terjadi, adanya Brimob, menurutnya bisa semakin memperkeruh situasi yang saat ini relatif aman.
Sementara itu, kepada masyarakat, Assem meminta agar bersatu padu untuk menjaga bersama sama keamanan dan ketertiban di Kabupaten Maybrat.
“Kita harus bersatu. Apalagi kita keluarga. Kita juga harus bersatu untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik sebagaimana yang diharapkan,” pungkasnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Sementara itu, sebelumnya, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja, menyatakan bahwa BKO Brimob dari Jatim dan Sumsel itu merupakan bagian dari pelayanan pada masyarakat.
“Saya ke Sorong untuk terima BKO Sumsel dan Jatim. Saya arahkan bahwa mereka datang untuk melayani masyarakat, bukan berkelahi, bertempur atau melawan masyarakat,” tegasnya baru baru ini.
Rodja mengatakan, total pengamanan hampir sekira 500 orang, mulai dari Polda, Brimob, Sabhara, Polres Raja Ampat, Sorsel dan Sorong Kota.
“Saya tidak mau underestimate. Kita berusaha dan kita pastikan harus aman,” tandasnya.(WaWi/njo)