Partai Golkar terancam tak bisa ikut Pemilu 2019 di Papua Barat. Ini terjadi karena lambatnya pendataan dan konsolidasi kader.
Padahal mayoritas Ketua DPD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten menduduki jabatan strategis di daerah seperti bupati, walikota dan DPRD.
Ini terungkap dalam rapat pendataan dan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Korwil PG Papua Barat di Kantor DPP Partai Golkar di Kemanggisan, Jakarta, Minggu (25/9).
“Kami sangat prihatin. Banyak yang belum memenuhi target DPP seperti Fakfak, Pegaf dan Manokwari. Kita imbau semua bekerja keras dalam waktu 3 sampai 4 hari ke depan, agar bisa memenuhi target pengumpulan data yang dituangkan dalam blangko KTA. Ada 3 Kabupaten yang sudah baik yaitu Bintuni, Raja Ampat dan Maybrat,” ujar Sekretaris Korwil Papua Barat, Viktor G.J May, usai rapat tersebut.
Kondisi ini membuat proses pendataan kini diambil alih Korwil Papua Barat. “Kinerja perekrutan kader masih kurang maksimal. Oleh karena itu Korwil mengambil alih langsung dengan melakukan pemutakhiran data di pusat, karena deadline sisa 7 hari,” tegasnya, lalu mengatakan telah membentuk satuan tugas untuk mempercepat proses pendataan.(wawi)
Click here to preview your posts with PRO themes ››