Polemik yang terjadi pasca pergantian Drs. Ajid Hi Kadir sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kaimana terjawab, setelah Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Freddy Thie mememberikan komentarnya.
Orang nomor satu Partai Demokrat Kabupaten Kaimana itu menjelaskan, pergantian itu telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai bergambar bintang tiga arah itu.
“Yakni diusulkan oleh anak ranting Partai Demokrat di tingkat bawah, kemudian dilanjutkan oleh DPC ke DPD, lalu DPD ke DPP untuk diputuskan,” kata Freddy ke pada papuakini.co di ruang kerjanya, Rabu (4/10).
Dia menegaskan persoalan ini harus dipahami secara baik, bahwa yang dilakukan Partai Demokrat bukan pemberhentian melainkan hanya pergantian, sehingga Drs. Ajid Hi Kadir masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kaimana.
Ketika disinggung alasan pergantian, Freddy menyatakan ada beberapa alasan utama. Selain penyegaran, Partai Demokrat juga menginginkan agar Fraksinya di DPRD Kaimana tidak tidur, alias kurang memberikan koreksi bagi pemerintahan yang ada saat ini.
“Partai Demokrat adalah partai penyeimbang. Artinya sepanjang apa yang dilakukan pemerintah dari atas sampai bawah itu baik, maka kita dukung. Sebaliknya, kalau dianggap perlu ada koreksi, maka kita wajib memberikan koreksi demi rakyat,” paparnya.
Menyangkut gugatan yang dilayangkan Drs. Ajid Hi Kadir, menurut Freddy itu adalah hal yang wajar, karena dijamin oleh undang-undang. Namun, seharusnya ada prosedur internal partai yang bisa digunakan, misalnya saja ke DPD atau mahkamah partai.
“Menurut kami, dengan adanya gugatan ini menujukan bahwa, dalam tanda petik, ada perlawanan terhadap Partai Demokrat. Bukan saya secara pribadi, karena SK-nya ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” tegasnya.
Terkait kabar sekelompok orang yang mengaku ingin berdialog, sekaligus memalang kantor DPRD karena tidak terima dengan pergantian ini, Freddy menilainya sangat tidak tepat.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Mereka itu sangat keliru karena mereka bukan anggota Partai Demokrat yang memiliki Kartu Tanda Anggota, serta tidak masuk dalam struktur Partai Demokrat di daerah ini. Saya mau tanya, apa kepentingan mereka, dan mereka datang membawa aspirasi siapa? Saya juga sudah minta Kapolres kalau ada sekelompok orang yang ingin menggagalkan, maka sebaiknya diambil saja,” tegas pria yang juga pengusaha sukses di Kaimana ini.(cpk3/dixie)