Implementasi program Tol Laut yang sudah dijalankan pemerintah saat ini dinilai belum maksimal oleh masyarakat di tanah Papua.
Untuk itu, keterlibatan swasta dalam program Tol Laut dinilai akan bisa membuat program Presiden Joko Widodo itu kian optimal di Tanah Papua.
“Langkah ini harus diambil untuk menyelaraskan harga BBM di Papua dan Papua Barat, dari pantai hingga ke gunung sebagaimana diperintahkan Bapak Jokowi,” ujar Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya kepada Pekerja Pers di Manokwari, Selasa (3/10) malam.
Menurut Kogoya, peninjauan ke daerah-daerah di Papua dan Papua Barat seperti Jayapura, Biak, Wamena, Nabire, Sorong, Raja Ampat dan Manokwari menunjukkan subsidi pada masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Misalnya yang saya temui di Wamena, sampai saat ini harga BBM dan semen belum bisa signifikan ditekan akibat tidak lancarnya angkutan darat dan udara. Saat ini di Wamena, BBM dijual 35-75 ribu per liter, sedangkan harga satu sak semen mencapai 600 ribu,” bebernya.
Lanjut Kogoya, untuk mengatasi masalah ini, maka akan ada kerjasama dengan investor PT Duta Shipping International, yang akan mengoperasikan kapal cepat dengan sistem bagus dan peralatan memadai.
Sementara itu, menurut President Director PT Duta Shipping International, Dra. Ritha Manik, MM angkutan kapal yang akan digunakan nantinya memakai sistem sasis dengan bongkar muat memakan waktu lima jam dan menempuh perjalanan Surabaya-Papua hanya enam hari.
“Karena itu yang kita perlukan saat ini di Papua dan Papua Barat adalah panjang dermaga dan fasilitas pelabuhan, karena kapal yang digunakan nanti panjang 156 meter dengan ramp door (jembatan penghubung antara dermaga dan kapal, red) 18 meter,” tuturnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Berdasarkan survey selama dua tahun, setiap daerah di Papua dan Papua Barat belum semuanya memiliki fasilitas tersebut.
“Kami sudah bekerjasama dengan Pelni dan Pelindo di Manokwari. Khusus di Manokwari yang menjadi masalahnya bukan di panjang dermaga, tetapi tempat untuk penumpukan sasis kami belum ada dan kontainer yang padat,” ungkap Ritha.
Melengkapi itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani,SH,M.Si mengatakan, untuk menekan disparitas harga di Papua Barat tidak cukup dengan memberikan subsidi dengan kapal pengangkut semata.
Untuk mengatasi permalasalahan keseimbangan harga kebutuhan pokok, semua pihak harus berkomitmen untuk mendukung program dari pemerintah pusat.
“Ke depan saya berharap pelayanan seperti ini difokuskan ke semua daerah di Papua. Dan khususnya di Papua Barat, Fak-Fak dan Kaimana juga harus mendapat perhatian yang sama,” tandas Wagub.
Turut hadir dalam tatap muka tersebut Wakapolda Papua Barat, Kombes Pol Drs. Tatang dan General Manager PT Pelindo IV Cabang Manokwari, Hamsin.(jjm)