DPRD Kabupaten Kaimana berkesimpulan perlu ada pembenahan di RSUD Kaimana sebelum anggaran ditambah. Hal itu dikemukakan Dewan setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pimpinan di Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS dan Rumah Bersalin Misi.

Wakil Ketua I DPRD Kaimana Drs. Ajid Hi Kadir kepada wartawan di ruang kerjanya Kamis (19/10) mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, ternyata banyak persoalan yang terjadi di RSUD Kaimana.

Mulai dari segi pelayanan kepada pasien hingga ketersediaan air bersih, ditambah rujukan pasien ke Rumah Bersalin Misi untuk dilakukan operasi sesar.

Melihat kondisi ini, Dewan meminta RSUD agar segera menyiapkan ruang operasi lain, sambil menunggu renovasi ruang yang ada.

“Jika ada kejadian seperti ini dan butuh operasi secepatnya, maka kira-kira RSUD mau operasi dimana jika nyatanya Rumah Bersalin Misi dilarang karena aturan. Kami sudah ke RSUD dan minta supaya segera disiapkan ruangan untuk mengantisipasi pasien yang kondisinya mendesak,” tegasnya.

Menurutnya, Dewan beranggapan alokasi anggaran yang diberikan ke Dinas Kesehatan, maupun RSUD, adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang berobat walaupun tidak mampu.

“Bupati sudah punya kebijakan yang luar biasa untuk menolong masyarakat tidak mampu, tetapi kelihatannya koordinasi tingkat bawah ini yang tidak berjalan dengan baik. Kalau pelayanan model begini, maka sebaiknya KUA RSUD yang kita bahas nanti tidak ditetapkan atau ditambah alokasinya, kecuali sudah ganti pimpinan serta adanya perbaikan manajemen,” ungkapnya.

Ajid menyatakan akan mendorong DPRD untuk mengundang Direktur dan seluruh stafnya di RSUD, untuk membicarakan persoalan yang ada demi perbaikan manajemen ke depan yang lebih baik.

Hingga berita ini diturunkan, Jumat (20/10) sekira pukul 20.18 WIT, Direktur RSUD Kaimana dr. Frengki Koromath belum berhasil dikonfirmasi. Dia diinformasikan ada di luar daerah. Saat dihubungi beberapa kali via handphone nomornya tidak aktif, dan tak lama kemudian sedang dialihkan.(cpk3)