Para personil Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) harus mengawasi anggaran kampung. Jika ada anggaran yang salah digunakan, harus disampaikan ke kepala kampung untuk diperbaiki.
“Jangan ada kepentingan lain. Semua harus buat kepentingan masyarakat.”
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengingatkan ini saat melantik Bamuskan enam kampung se Se-Distrik Manokwari Timur, Senin (23/10).
“Sekecil apapun dana yang digunakan akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Di mana ada Polsek, nanti kapolsek dan aparat yang awasi. Bila ad akesaahan, akan ditindak. Itu instruksi Presiden,” tgeas Bupati.
Bupati juga mengatakan, terkait itu, dia akan menghadiri pertemuan dengan Presiden terkait dana kampung, besok.
Bupati mengungkapkan tahun ini ada kekurangan pembayara bagi kampung di Pemkab Manokwari. Setelah ada APBD perubahan akan ada penambahan dana kampung.
“Untuk itu, SPJ harus disiapkan. SPJ terlambat akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Laporan terlambat penyaluran akan terlambat. Laporan tidak bisa satu per satu. Harus kolektif baru bisa diajukan,” ingat Bupati.(cpk2/dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››