Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) perwakilan Papua Barat menilai pemerintah belum begitu responsif menindaklanjuti hasil temuan yang kemudian jadi rekomendasi BPOM.

Kepala BPOM Perwakilan Papua Barat, Mojaza Sirait, SSi., Apt menyebutkan hal ini dalam sarasehan peningkatan efektivifas pengawasan obat dan makanan di ruang kantor Gubernur, Rabu (30/11) siang tadi.

“Pemda masih kurang respon. Apa yang kami rekomendasikan tahun ini ternyata masih ada di tahun depan,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPOM Papua Barat, Mojaza Sirait, SSi., Apt.
Kepala Perwakilan BPOM Papua Barat, Mojaza Sirait, SSi., Apt.

Sirait lalu menunjukKan rilis data yang menjadi alasan kenapa Pemda dikatakan belum terlalu responsif.

Dalam data tersebut, ada empat komoditas yang rekomendasinya belum begitu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi BPOM, rekomendasi hasil pengawasan BPOM yang ditindaklanjuti Pemkab hanya sekira 20.32%.

Pertama, untuk komoditi obat, jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindak lanjut mencapai 6.034, namun rekomendasi yang ditindaklanjuti Pemda hanya 1.544.

Untuk komoditi obat tradisional jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindak lanjut mencapai 743, namun yang ditindaklanjuti Pemda hanya 30.

Di komoditas kosmetik, jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindaklanjut mencapai 1.323, sedangkan yang ditindaklanjuti Pemda sebanyak 44.

Sedangkan untuk komoditi pangan, jumlah rekomendasi dan tembusan surat tindaklanjut sebanyak 3.132, dan yang ditindaklanjuti Pemda sebanyak 663.

Jika ditotalkan, ada 11.269 rekomendasi BPOM dan hanya 2.290 yqng ditindaklanjuti Pemda.(njo)