Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama diharapkan berbenah secepatnya, karena pemerintahan dinilai belum mencapai good governance.

“Kami nilai misi Bupati mewujudkan good governance belum ada kemajuan signifikan, karena masih banyak penempatan pegawai, apalagi pimpinan OPD, tidak sesuai disiplin ilmu,” ujar Ketua Fraksi Nasdem Dekab Wondama, Amos.

Dia menyampaikan itu dalam sidang paripurna Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

Amos juga meminta penjelasan pemerintah tentang alokasi listrik antara Pemkab dengan warga biasa.

“Saya apresiasi karena listrik di Wondama sudah menyala 24 jam dalam dua tahun terakhir, dari sebelumnya 3-1, alias tiga hari menyala satu hari padam,” tuturnya.

Dia menilai penjelasan alokasi listrik dari PLN itu penting karena, menurutnya, masih banyak warga yang mengeluhkan biaya pemasangan meter listrik, padahal pembagian KWH tersebut telah dialokasikan untuk mengganti meteran biasa ke meteran (listrik) pintar.

“Kami mohon kepala daerah beri penjelasan kepada rakyat terkait pembagian KWH dalam MoU Pemkab dan PLN, sebab hingga saat ini belum ada laporan pendapatan dari sektor penjualan pulsa listrik,” tegas Amos.

Nasdem juga meminta penjelasan tentang penyertaan modal daerah di Bank Papua. “Kami minta penjelasan berapa nominal modal, serta nominal hasil yang diperoleh dari penyertaan modal itu,” tandas Amos.(asa)

Click here to preview your posts with PRO themes ››