Tim Kemendes PDT Evaluasi Dana Desa Wondama

Bupati Teluk Wondama Bernadus A Imburi bersama Tim Satgas Kemendes, Minggu (17/12).
Bupati Teluk Wondama Bernadus A Imburi bersama Tim Satgas Kemendes, Minggu (17/12).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia mengevaluasi penggunaan dana desa di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Minggu (17/12).

Tim yang beranggotakan Beni Adam Son Hasani selaku Auditor utama, Marta Sanjaya, Ary Tyryandoko, dan staf Asri Dwi R itu akan turun ke Kampung Webi di Distrik Rasiei dan Kampung Moru di Distrik Wasior pekan depan.

“Kami mengevaluasi penggunaan dana desa apakah sesuai dengan empat pogram prioritas Kemendes atau tidak. Dari tahun 2015 sampai saat ini perkembangannya sejauh mana,” ujar Beni pada pekerja pers.

(Kanan ke kiri) Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Kampung, Hendrik Ricko Tetelepta, Beni Adam Son Hasani, dan Iptu Abdul Mucklis Tanaiyo, Minggu (17/12).
(Kanan ke kiri) Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Kampung, Hendrik Ricko Tetelepta, Beni Adam Son Hasani, dan Iptu Abdul Mucklis Tanaiyo, Minggu (17/12).

Dia mengatakan laporan-laporan tentang penggunaan dana desa sudah diterima, tapi tetap dicek di lapangan. “Ini demi kebaikan Teluk Wondama juga. Kami berharap ada masukan dari pendamping juga dari dinas terkait,” tutur Beni.

Sementara itu, Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Hendrik Riko Tetelepta, mengatakan instansinya sudah mensosialisasikan empat program prioritas dari Kemendes PDT itu, walau topografi tidak sama dengan banyak daerah lain.

Terkait bantuan pengawasan dana desa, Kasat Binmas Polres Teluk Wondama, Iptu. Abdul Mucklis Tanaiyom mengatakan 84 anggota Bhabin telah mengawal dana desa di 75 kampung yang ada di Wondama.

Beni Adam Son Hasani disambut tarian adat injak piring dan suling bambu saat tiba di Wasior, Minggu (17/12).
Beni Adam Son Hasani disambut tarian adat injak piring dan suling bambu saat tiba di Wasior, Minggu (17/12).

“Kami menempatkan 84 anggota Bhabin Kambtimas, setiap tempat mulai dari pembuatan program kerja hingga ke pengusulan dana, sampai kepada dana itu dimanfaatkan untuk apa, Bhabimkabtimas ikut masuk dalam pengawasannya,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, sesuai perintah Kapolri, setiap kampung wajib memasang baliho yang memampangka program kerjanya. “Silahkan dicek apakah kegiatan kampung sudah sesuai dengan yang dipaparkan di baliho itu atau tidak,” tandasnya.(asa)

Baca Juga :
Tak Ada Pasar Kerupuk Teripang, Mama Oktovina Terpaksa 'Todong' Pejabat