Seleksi pejabat eselon II yang awalnya akan mulai digelar pada minggu akhir Januari ditunda hingga Februari.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggua Mandacan, yang dikonfirmasi, Senin (15/1) mengatakan, tim seleksi rekrutmen eselon II sudah dibentuk, namun untuk seleksinya masih menunggu prosedur sesuai UU ASN.

“Yang jelas pasti 80 persen pejabat diganti. Kalau kinerja baik pasti tetap, yang tidak baik pasti kita ganti,” ujarnya.

Kata mantan Bupati Manokwari dua periode ini, pemerintah akan tetap mempertahankan orang-orang yang bekerja secara profersional.

“Semuanya akan kita rombak, tapi akan dilakukan dalam dua tahap,” bebernya

Gubernur juga membeberkan soal tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan laporan yang diterimanya, tingkat kehadiran ASN baru mencapai 60 persen, sedangkan 40 persennya tidak hadir.

“Saya meminta kepada setiap masing- masing kepala Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat, terus melakukan pegawasan yang ketat kepada setiap staf pegawai di lingkungan intansi masing-masing,” tegas Gubernur.

Dia menegaskan, tingkat kehadiran ASN di daerah ini, menjadi atensi bagi Gubernur, Sekda, kepala OPD maupun kepala eselon III dan IV untuk terus memberikan motivasi yang baik kepada staf pegawai di tempat kerjanya.

“Dengan motivasi yang tinggi, maka, ke depan tingkat kehadiran ASN akan lebih meningkat. Setidaknya di apel mendatang, tingkat kehadiran bisa mencapai 75 persen,” ungkapnya, lalu meminta bagian kepegawaian untuk secepatnya melakukan pengadaan absen elektronik di setiap OPD.

“Yang dipasang tahun lalu banyak mengalami gangguan. Sebab, dengan menggunakan absen elekronik pegawai tidak bisa melakukan penipuan. Jadi wajib untuk menjadi patokan tingkat kehadiran pagawai. Kita harus teladan untuk masyarakat, karena gaji kita berasal dari uang rakyat. Sepatutnya, kita melakukan apa yang menjadi harapan masyarakat,” tandasnya.(cpk1/njo)