Percepat Layanan Publik, Kemendagri Perkenalkan Aplikasi Simpoldagri di Papua Barat

Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Rapat Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Simpoldagri) di Aston Niu Manokwari, Papua Barat, Jumat (9/2).

Dalam rapat, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Budi Prasetyo, SH, MM, mengatakan bahwa Simpoldagri merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka percepatan informasi ke pusat.

“Dari pusat, kemudian dibuatkan kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik, Drs. Bangun Sitohang menjelaskan bahwa aplikasi Simpoldagri dimaksudkan untuk memudahkan orang dalam mencari informasi tentang perkembangan dinamika dan situasi politik di dalam negeri.

“Selain memudahkan orang mencari informasi misalnya ada kejadian informasi yang sedang berkembang sekarang ini, tentu juga dapat mengontrol hoax,” terang Sitohang.

Melengkapi itu, Pakar Komunikasi, Dr. Emrus Sihombing berharap aplikasi Simpoldagri sebagai temuan baru Kemendagri dapat membantu dalam memelihara kebersamaan.

Menambahkan, Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Papua Barat, Christine MB Werbete, SS.Tp mengungkapkan, maksud kegiatan adalah mensosialisasikan aplikasi Simpoldagri yang terdiri atas data politik dalam negeri, agar dapat dijalankan jajaran Kesbangpol di daerah, mengingat tahun 2018 adalah tahun politik dimana akan dilaksanakan pilkada serentak di 171 daerah serta dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak 2019.

Untuk itu hendaknya data yang disampaikan adalah dari sumber yang benar yaitu pemerintah daerah Badan Kesbangpol dan bukan sumber berita hoax.

Sehingga, sambil menunggu launching aplikasi Simpoldagri ini, nanti setelah launching data yang ada pada aplikasi Simpoldagri dapat menjadi rujukan masyarakat secara luas.

“Pada akhirnya pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi melaporkan situasi di daerah dalam upaya cegah dini terhadap timbulnya masalah di daerah serta menjaga stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan di daerah,” tandasnya. (jjm)