Tekad untuk kian memajukan Pramuka di Papua Barat tergambar dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I, Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tahun 2018.

Ini muncul dalam lima rekomendasi yang diserahkan tim perumus yang diketuai Frits Ayomi ke Ketua Kwarda Papua Barat, Mohamad Lakotani, Sabtu (10/3).

Rekomendasi itu adalah Kwarda Papua Barat diminta untuk menyelesaikan permasalah internal Kwarcab Fakfak, Kwarda diminta untuk memfasilitasi pembentukan Kwarcab di Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, segera melantik Mabicab se-Papua Barat yang belum dilantik, melakukan pendataan dan perangkulan gugus depan perguruan tinggi di Papua Barat, dan menyelesaikan beban biaya kegiatan di Kwarcab Teluk Wondama.

“Saya sambut dengan baik rekomendasi ini, meski ada catatan yang, istilahnya, yang bikin orang lain yang tanggung orang lain. Kita akan akomodir sesuai dengan anggaran yang ada,” kata Lakotani yang juga Wakil Gubernur Papua Barat itu.

Lakotani menegaskan organisasi Pramuka di Papua Barat harus disehatkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada. “Untuk mengarah ke sana, apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kita harus kerja dengan tulus, maka harus kita lakukan dengan setulus hati,” ingatnya.

Lakotani yang juga Wakil Gubernur Papua Barat itu lalu mengajak semua pengurus dan anggota agar tulus untuk Pramuka, dan terus eksis dalam kegiatan pembinaan dengan intensitas yang lebih memadai di waktu yang akan datang.(cpk1/njo)