Sekprov Papua Barat, Nathaniel D Mandacan mengatakan, pemerintah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan terutama perhutanan sosial terkait dengan pelestarian hutan.
Ini dikatakan Sekprov, Nathaniel D Mandacan saat penyambutan kapal Rainbow Warrior yang sandar di Pelabuhan Manokwari, Senin (12/3).
Sekprov menegaskan bahwa sejengkal tanah yang ada di tanah Papua, baik laut, hutan, gunung tidak lah kosong, melainkan ada pemiliknya.
Jadi, ketika ada aturan tentang keadaan lingkungan hidup, baik, laut, hutan dan isinya, maka rakyat harus mendapatkan haknya.
“Tidak ada tanah yang kosong. Di gunung sana ada yang punya, sekalipun terjal jurang dan dalam. Itu ada yang punya,” tegasnya.
Sekprov menegaskan sejak tahun 2015 Papua Barat sudah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi. Intinya, Papua Barat juga berkomitmen mewujudkan hal tersebut.
“Kita di Papua Barat mendukung program nasional tentang menjaga pemanasan global dengan mencetuskan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, walaupun hingga saat inj produk hukum itu belum terwujud,” tutur Sekprov.
Sekprov berharap tahun ini produk hukum bisa ditetapkan, sehingga masyarakat bisa mengelola hutan dengan landasan payung hukum.
Sekprov lalu menyatakan dunia saat ini menjadikan Papua sebagai paru-paru dunia. Rakyat siap mengamankan itu, namun di sisi lain, mereka butuh kesejahteraan.
Ketua MRP PB, Maxsi Ahoren menyatakan hal serupa. Sebagai lembaga kultur Papua, MRP PB sangat mendukung kehadiran Greenpeace yang menjadi media kampanye perlindungan hutan.
Namun, di satu sisi, amanat Otsus harus dipegang teguh, bahwa skema yang paling cocok untuk Papua Barat adalah hutan adat, bukan hutan sosial. “Kami akan dukung program pemerintah, tapi harus hargai adat dan tanah orang Papua,” ingat Ahoren.
Kepala Greenpeace Indonesia, Leo Simanjuntak, mengatakan, Manokwari adalah persinggahan perdana kapal Rainbow Warrior yang telah direncanakan matang. “Karena concern kami yang paling utama adalah masa depan hutan Papua,” tuturnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Menurutnya, salah satu hutan tropis yang masih utuh di dunia ada di tanah Papua. Sehingga penting untuk dilakukan kolaborasi menjaga dan menyeimbangkan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Soal hutan adat, kita punya formulasi untuk seimbangkan itu. Kita paham betul bahwa setiap jengkal hutan Papua ada tuannya. Sistem hukum adat di Papua kita sangat pahami. Kita sama-sama akan bisa mendukung itu. Rainbow Warrior di Greenpeace berfungsi sebagai wahana untuk berkolaborasi. Kami buka sepanjang 2 bulan di wilayah Indonesia, agar kita bisa sama-sama suarakan pentingnya perlindungan hutan yang dimulai dari hutan papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr Bambang Supriyanto MSc dalam arahannya mengatakan, mempertahankan hutan butuh gerakan publik.
“Hari ini Greenpeace yang terdiri dari beberapa anggota dunia, membantu menyuarakan bagaimana gerakan publik itu dilakukan di seluruh Dunia, utamanya di Indonesia,” ungkapnya.
Dia lalu menyatakan banyak kemajuan dari gerakan publik, seperti turunnya laju deforestasi 2015-2017 dari 1,7 juta hektar jadi 435.000 hektar per tahun.
Selain itu, kumparan asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang pada 2015 berlangsung selama 21 hari, turun jadi 4 hari pada 2016, sedangkan di 2017 tidak terjadi sama sekali.
“Hutan untuk rakyat, maka program up date sejak 2015 adalah, bagaimana keadilan untuk rakyat itu diwujudkan,” tegasnya.
Kru kapal Rainbow Warrior yang ketiga, yang beroperasi mulai 14 Oktober 2011 ini disambut dengan tarian adat mulai dari laut, hingga menginjakkan kaki di piring adat di dermaga. Dari Manokwari kapal ini akan mengarungi perjalanan menuju Sorong, Teluk Benoa dan Jakarta.(njo)