Kantor BPKAD PB Lumpuh, Pemuda Katolik Minta Ada Efek Jera

Kantor BPKAD PB Lumpuh, Pemuda Katolik Minta Ada Efek Jera

Aktivitas kantor BPKAD Papua Barat lumpuh total pasca perusakan yang diduga dilakukan sejumlah oknum mahasiswa dan warga masyarakat, Jumat pekan lalu.

Pantauan papuakini.co di TKP tampak gedung itu dipasangi police line. Kaca-kaca gedung tampak bolong pecah-pecah.

Sejumlah staf tampak memandangi kondisi kantor dari luar gedung, sementara beberapa anggota Polisi berjaga di pos jaga.

Salah satu staf yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan belum dapat pemberitahuan resmi terkait aktivitas kantor.

“Barang barang di dalam hancur semua. Bagaimana mau kerja,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyesalkan tindakan para oknum ini. Gubernur mengatakan, insiden perusakan itu membuat sistem di kantor BPKAD rusak dan membutuhkan waktu untuk diperbaiki.

Terkait hal ini, Ketua Pemuda Katolik Papua Barat, Thomas J Baru, menyatakan keprihatinannya. Thomas menyatakan mahasiswa tidak seharusnya bertindak anarkis.

“Pemerintah Papua Barat di bawah pimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani baru berjalan beberapa bulan. Wajib kita dukung, jangan lakukan hal-hal yang mengganggu proses pemerintahan,” katanya.

Seharusnya, sebagai kaum intelek, aspirasi itu bisa di lakukan dalam bentuk komunikasi yang baik karena semua masalah pasti ada solusinya.

Apalagi Gubernur saat ini cukup terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat.

Terlepas dari itu, Tomas meminta pihak keamanan memproses hukum kasus tersebut. ”
Supaya menjadi efek jera agar di kemudian hari tidak terjadi insiden yang sama,” tuturnya.

Dia juga meminta agar berangkat dari insiden tersebut, ASN sekiranya dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi.

Soal bantuan pendidikan, Thomas berharap agar depannya instansi yang bersangkutan bisa menata kembali sistem bantuan pendidikan.

“KRS, keterangan aktif kuliah dan KTP bisa dimanipulasi. Sebaiknya, lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau universitas masing masing, agar bantuan pendidikan diberikan langsung oleh pihak kampus yang mengetahui dengan jelas mahasiswanya,” tandasnya.(njo)