Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat (PB), Maxi N Ahoren meminta seluruh warga Maybrat menerima dengan bijaksana keputusan Mendagri yang menetapkan ibukota Kabupaten Maybrat kembali ke Kumurkek.
“Keputusan sudah disampaikan. Masyarakat harus terima itu dengan baik. Maybrat masih perlu banyak pembangunan,” ujar Max saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (30/5) siang tadi.
Max meminta warga untuk tenang dan menunggu kedatangan Mendagri dalam waktu dekat, untuk melakukan penyelesaian adat bersama dengan Gubernur.
“10 hari ke depan Mendagri turun lakukan proses penyelesaian secara adat. Proses perdamaian dua suku itu nanti akan kita lihat seperti apa modelnya. Apakah proses ganti rugi pembayaran adat, baik pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya,” tuturnya.
max juga mengatakan TNI/Polri menjamin keamanan di Maybrat. “Di sana sudah ada 800 aparat dari TNI/Polri. Keamanan dijamin langsung Pangdam dan Kapolda,” tuturnya.
Max juga mengatakan keputusan Mendagri adalah keputusan yang tepat sehingga, tidak akan menimbulkan konflik di masyarakat.
“Situasi aman terkendali. Kecuali keputusan Mendagri salah, itu yang perlu diantisipasi. Kemungkinan konflik sangat kecil. Tapi bukan berarti lengah, tetap waspada. Karena konflik ini pasti dari luar,” ungkapnya.
Soal permintaan masyarakat yang mengusulkan pemekaran, dia menyatakan usulan sudah disampaikan ke Mendagri saat penetapan ibukota Maybrat, namun Mendagri mengatakan belum ada pemekaran.(njo)
