Usulan Gubernur Tembus, Perpres Nomor 84 Tahun 2012 Segera Direvisi

Usulan Gubernur Tembus, Perpres Nomor 84 Tahun 2012 Segera Direvisi

Keinginan Papua Barat agar ada revisi Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat segera terwujud.

Ini terlihat dari rapat koordinasi yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Ruang Rapat Benny S. Mulyana Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (4/6).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, didampingi sejumlah kepala daerah, antara lain Wakil Bupati Manokwari Selatan Wempi Rengkung, mengikuti Rakor tersebut.

Rakor tersebut bertujuan menemukenali permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat, menghimpun aspirasi dari pemerintah daerah dan pelaku usaha terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memberikan penguatan justifikasi teknis sebagai dasar pelaksaaan pengadaan dengan metode penunjukan langsung.

Juga memberikan penajaman terhadap rancangan Peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rakor itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditindaklanjuti Surat Sekretaris Kabinet No. B-239/Seskab/Ekon/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal penyampaian kebijakan atas Rencana Revisi Perpres No 84 Tahun 2012.

Perpres No 84 Tahun 2012 mengatur besaran nilai pengadaan barang/jasa yang bisa dikerjakan melalui mekanisme penunjukkan langsung. Untuk Provinsi Papua Barat maksimal nilai pekerjaan Rp500 juta, sedangkan sejumlah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp1 M.(dixie)