Solossa: Pemerintah Maybrat Direkomendasikan Tak Hadir Dalam Pemaparan Tim Rekonsiliasi

Salosa: Pemerintah Maybrat Direkomendasikan Tak Hadir Dalam Pemaparan Tim Rekonsiliasi

Pemerintah Kabupaten Maybrat tidak hadir dalam pemaparan tim rekonsiliasi di hadapan Mendagri karena saran dari tim Rekonsiliasi.

Ini dibeberkan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, pasca pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di kediaman Susweni, Manokwari.

“Jadi setelah pertemuan dengan Gubernur, ternyata tim rekonsiliasi yang menyarankan kepada Gubernur dan juga Mendagri untuk tidak menghadirkan pemerintah Maybrat dalam pemaparan tim rekon di hadapan Mendagri pada 28 Mei lalu,” ujar Solossa.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando

 

Solossa mengatakan ini menunjukan ketidaktransparanan tim rekonsiliasi dalam melaksanakan tugas.

“Tim ini bubarkan saja. Kehadiran mereka hanya buat kegaduhan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu mereka mereka menyampaikan pada Gubernur bahwa yang dilakukan masyarakat itu untuk membela konstitusi dan tindak lanjut negara hukum.

“Kita sudah serahkan aspirasi kita ke Gubernur. Beliau katakan, aspirasi kami memiliki dasar konstitusi. Jadi beliau akan menindaklanjuti aspirasi ini ke Mendagri setelah lebaran nanti,” terangnya.

Asisten I Setda Papua Barat, Musa Kamudi

Asisten I Setda Papua Barat, Musa Kamudi yang dikonfirmasi mengatakan, masyarakat menyatakan akan melakukan tiga hal bila mana aspirasi mereka tidak jawab.

Pertama, perang suku besar akan dilakukan jika aspirasi tidak dijawab. Kedua, meminta pertanggungjawaban tim rekonsiliasi yang dianggap tidak transparan. Ketiga, tidak mendukung Pemilu 2019.

Menyikapi itu, kata Musa, Gubernur menyampaikan bahwa dia sebatas menerima aspirasi, sedangkan yang menentukan nanti pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian dalam Negeri. (cpk1/njo)