Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, akan terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang dilandasi komitmen seluruh jajaran pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil LHP BPK-RI Tahun anggaran 2017.
“LHP yang diserahkan BPK-RI merupakan bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang,” ujar Gubernur Mandacan, Jumat (8/6) pagi tadi.
Menurut Gubernur, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi Papua Barat atas pegelolaan anggaran tahun 2017.
Pemberian opini itu didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI, Dori Santosa SE MM mengatakan, pihaknya telah memeriksa LKPD Provinsi Papua Barat tahun 2017 meliputi pendapatan dengan realisasi Rp7,058 trilyun, belanja dan transfer dengan realisasi Rp7,016 trilyun, dan total asset Rp10,590 Trilyun.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 diketahui bahwa anggaran belanja dibiayai dari pendapatan transfer Rp470 Milyar, pendapatan daerah tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan 38,74 % dibandingkan tahun anggaran 2016.
Belanja tahun anggaran 2017 secara keseluruhan turun 9,5% dibandingkan tahun 2016. Penurunan belanja tersebut terjadi pada belanja modal 46,76 %, belanja hibah 12,32 %. Kenaikan belanja terjadi pada bantuan sosial 83,32% dan belanja pegawai 95,63 %.(cpk1/njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››