Over kapasitas di Lapas Manokwari dan Sorong hingga kini belum bisa diselesaikan. Di sisi lain, di luar Papua Barat justru ada daerah yang over pegawai.
“Penambahan 176 CPNS ini belum mampu untuk menjawab kebutuhan pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Di sini kita over kapasitas, tapi di pulau Jawa justru ada yang over pegawai,” kata Agus Soekono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Rabu (27/6).
Menurutnya, ada dua UPT yang diusulkan prioritas sebelum penerimaan berlangsung, yakni Lapas Kaimana dan Teminabuan.
“Lapas Teminabuan hanya tujuh pegawai dengan dua blok yang bisa menampung 100 warga binaan dan mereka naik kelas lapas kelas III. Kaimana dipersiapkan kejaksaan di sana. Kita harus antisipasi ini,” ungkapnya.
Di satu sisi kata Agus, Lapas Teminabuan sangat diprioritaskan mengingat bisa menjadi penampungan untuk narapidana lain bila mana akan dimutasi.
“Lapas Teminabuan dua blok sudah terbangun, padahal peruntukannya untuk back up Lapas Sorong yang over. Atau mengantisipasi harus memutasikan napi,” tuturnya.
Untuk itu, jika ke depan ada formasi, Agus menyatakan akan meminta tambahan untuk dua lapas tersebut, ditambah rubasan dan Kanwil.
Soal over kapasitas di Lapas Manokwari sebagai pemicu sering kaburnya narapidana, Soekono mengakui hal itu. Namun, menurutnya, itu bukan menjadi faktor utama.
“Ketidak nyamanan, fasilitas, ataupun masalah yang berkaitan dengan persoalan pribadi narapidana juga menjadi penyebab mereka melarikan diri. Petugas memiliki kewajiban untuk mampu mengatasi persoalan pribadi warga binaan,” tuturnya, lalu menyebut ada 1.176 warga binaan di seluruh Papua Barat.(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››