Sudah tiga Kapolda memimpin Mapolda Papua Barat tapi kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan Papua Barat belum juga tuntas benar tidaknya.
Dirkrimsus Polda Papua Barat Kombes Budi Santosa menyatakan ingin penanganan dugaan korupsi di Dinas Perumahan Papua Barat berjalan tepat.
“Penanganan korupsi tidak sama dengan perkara yang lain. Kita harus ektra hati hati. Lawan kita ini manpower (SDM, red). Kalau kita salah langkah, ada efek hukum dan kami juga yang kena. Yang jelas tetap berjalan. Jangan cepat tapi tidak tepat. Harus tepat,” ujarnya, Senin (9/7).
Menurutnya, awalnya penanganan kasus yang sempat dikritik tokoh pemuda KNPI Johny Asmuruf tersebut ada sedikit kendala, yaitu menunggu hasil perhitungan kerugian negara di BPKP. Namun, hasilnya sudah keluar beberapa waktu lalu, dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp3 M di dinas yang kantornya sempat terbakar misterius itu.
Penyidik selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan masing masing peran dalam kasus tersebut, dan siapa yang bertanggungjawab sebagai tersangka dalam kasus yang hasil pemeriksaan Inspektorat Papua Barat sudah diserahkan ke Polda medio September 2017 lalu itu.
“Kalau pribadi, saya berharap cepat tuntas. Hanya saja kami ada prosedur yang harus kita lalui,” ungkapnya.
Untuk itu, dia menyarankan ke depannya LSM maupun mahasiswa tidak menggelar demo melainkan meminta audiensi.
“Minta saja audiensi. Saya pasti layani dengam baik. Audiensi di warung kopi malahan lebih enak,” tandasnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa Unipa kembali menggelar demo di Unipa terkait dugaan penanganan korupsi Dinas Perumahan yang dinilai sangat lambat, dan dugan korupsi rektorat Unipa. Usai demo di kampus, mereka menggelar demo serupa di Mapolda Papua Barat.(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››