Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Papua Barat Jaconias Sawaki menyatakan Pemprov tak ingin insiden di Dinas Pendidikan terjadi lagi.
“Saya tegaskan kejadian ini tidak terulang di kemudian hari. Kalau ada staf kinerja kurang bagus, dirolling saja. Ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang perlu kita benahi bersama,” ujarnya, Selasa (10/7).
Dia lalu meminta seluruh OPD, jika ada bantuan seperti itu, anggarannya langsung dicairkan, tidak boleh ditunda.
“Kenapa anggaran sudah ada namun terkesan proses pencairannya lambat?” tanyanya.
Kinerja staf seperti ini perlu dipertanyakan dan dievaluasi agar ke depan bisa lebih baik. “Saya minta pegawai jemput bola, jangan nanti ada timbul persoalan baru terkesan buru-buru,” ingatnya.
Persoalan pendidikan ini, tekannya, akan menjadi citra buruk pemerintah daerah jika tidak ditangani secara serius.
Untuk itu, ke depan Sawaki meminta dinas terkait yang menangani hal ini lebih proaktif dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya secara baik.
Seperti diberitakan kemarin, sejumlah orangtua dan wali mahasiswa yang studi di Australia memalang kantor Dinas Pendidikan. Mereka berang karena persoalan tunggakan dana afirmasi yang menghambat studi anak-anak mereka.
Terkait dana pendidikan luar negeri itu, Sawaki menyatakan proses pencairannya sudah selesai. Pencairannya melalui UNIPA yang kerja sama dengan lembaga yayasan Jerman dan Australia.
“Pemerintah Papua Barat telah menyediakan anggaran bagi anak-anak Papua yang menjalani pendidikan di luar Negari. Kita tidak akan lepas tangan begitu saja soal masalah ini,” tegasya.(cpk1/njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››