Puluhan Warga Rendani mendatangi kantor MRPB, Selasa (10/7). Mereka minta MRPB mencari keadilan atas dampak yang dialami masyarakat terkait perluasan bandara Rendani, Manokwari.
Digusur dengan berbagai opsi, ada pertimbangannya, namun warga menitik beratkan untuk tidak akam pindah dari wilayah Rendani karena sudah puluhan tahun menetap bersama gereja yang ada di wilayah tersebut.
“Kami warga Rendani hanya minta keadilan. 100 persen kami mendukung program pemerintah terkait perluasan bandara. Kami hanya meminta hak kemanusiaan yang adil dan beradap berlandaskan UU Otsus 21/2001. Harga mati, kami tidak mau pisah dari gereja GKI Pengharapan Rendani,” ujar koordinator aksi damai, Niko Mambrasar dalam orasinya di hadapan ketua dan anggota MRPB, Selasa (10/7).
Pemerintah juga dinilai tidak transparan dalam sosialisasi masterplan pembangunan bandara Rendani, Manokwari.
“Masterplan sudah dari 2015. Kenapa tidak disosialisasikan sejak awal? Kami yang datang ke sini bukan hanya masyarakat yang terkena dampak, tapi juga mereka yang nantinya akan terkena dampak,” klaimnya.
Soal ini, Ketua MRPB, Maxi Ahoren mengatakan, MRPB melalui Pansus sudah beberapa kali bertemu dengan masyarakat dan pemerintah. Hanya, tidak langsung dengan Bupati melainkan diwakilkan, padahal kehadiran Bupati sangat penting sebagai pengambil kebijakan.
“Intinya, kami tidak akan tinggal diam mengawal aspirasi masyarakat. Nanti kita sama sama akan turun lapangan bila tidak terselesaikan,” ungkapnya.
Terkait informasi dari masyarakat bahwa Bupati tetap akan menggusur lahan tersebut apapaun yang terjadi, dia yakin Bupati tidak akan melakukannya.
Hal senada dikatakan Ketua Pansus, Anton Rumbruren, yang menyatakan sudah melakukan beberapa pertemuan.
“Setelah di sini, saya bersama masyarakat, akan sama sama datangi DPR PB supaya ada shock therapy. Jangan sampai hanya MRPB sja yang kawal ini. DPR Fraksi Otsus juga harus dukung ini,” ungkapnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Ketua Pansus Perluasan Bandara Rendani lalu mengawal masyarakat Rendani dan melakukan aksi damai di DPR PB. Dalam aksi itu, koordinator aksi membacakan serta menyerahkan pernyataan sikap pada perwakilan DPR PB.(njo)