Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi Gabungan Nusantara dan Fraksi PDIP Dewan Kabupaten (DPRD/Dekab) Teluk Wondama menyoroti pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama.
“Saudara Bupati harus perhatikan ketersediaan dana pada akhir tahun agar kas daerah tidak mengalami kekosongan, sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak ASN juga hak-hak pihak ketiga yang bermitra dengan Pemkab,” ujar Amos Torey saat membacakan tanggapan Fraksi Nasdem atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017, Senin (16/7).
Fraksi Nasdem juga menyoroti penurunan PAD 2017 dibanding 2016. Di 2017 target PAD Rp.826.025.345.231 dengn realisasi Rp.761.810.519.371. Di 2016 target Rp.812.376.480.282 realisasi Rp.759.527.524.193. “Berarti ada penurunan 1,99 persen,” tuturnya.
Fraksi Gerindra melalui Apollo Korwam mengingatkan Pemkab harus proaktif mengingatkan OPD agar patuh dan taat administrasi keuangan, agar anggaran tahun ini memperoleh opini baik dari BPK RI.
Fraksi Gabungan Nusantara melalui Anton menilai Pemkab selama ini belum melakukan langkah-langkah ekstensifikasi guna mengumpulkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD.
Fraksi PDIP melalui H Halik SE menyoroti pergeseran anggaran yang kerap dilakukan OPD. FPDIP menilai itu menunjukkan kelemahan perencanaan di OPD.
“Ini menyebabkan pencairan dana menumpuk di akhir tahun, bahkan terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Hati Nurati Bersatu, yang dibacakan Patli, menyoroti berbagai kesalahan ketik dalam LKPJ 2017. “Perhatikan dan perbaiki kesalahan titik dan koma,” tandasnya.(asa)
Click here to preview your posts with PRO themes ››