Keputusan Gelar Adat Sepakat Kumurkek Ibukota Maybrat

Keputusan Gelar Adat Sepakat Kumurkek Ibukota Maybrat

Gelar adat tiga suku Kabupaten Maybrat, dibarengi doa syukuran dan KKR sepakat dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemkab Maybrat bahwa Kumurke ibukota Kabupaten Maybrat.

Kegiatan yang diikuti ribuan warga Maybrat itu digelar di alun-alun Fait Mayaf, Kumurkek, Kabupaten Maybrat, Sabtu (21/7).

“Saya diberikan tugas dan amanah oleh Mendagri untuk selesaikan soal ibukota Kabupaten Maybrat. Saya akan laporkan ke Mendagri hasil pertemuan ini, bahwa masyarakat tiga suku di Maybrat sepakat bahwa ibukota Maybrat tetap di Kumurkek,” ujar Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

Keputusan Gelar Adat Sepakat Kumurkek Ibukota Maybrat
(Kiri ke kanan) Wakapolda Papua Barat Kombes Tatang, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Direktur Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Drs La Ode Ahmad P Balombo AP MSi, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Direktur Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Drs Yusharto H MPd, dan Wakil Bupati Maybrat Drs Paskalis Kocu MSi dalam pertemuan adat di alun-alun Fait Mayaf, Kumurkek, 21 Juli 2018.

Gubernur yang datang ke Kumurkek dengan helikopter TNI AD dalam kegiatan ini didampingi, antara lain, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Wakapolda Kombes Tatang, Wakil Bupati Maybrat Drs Paskalis Kocu MSi, Direktur Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Drs La Ode Ahmad P Balombo AP MSi dan Direktur Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Drs Yusharto H MPd.

Gubernur lalu menyatakan persoalan sudah selesai. Tidak boleh masyarakat menuntut apa yang sudah diputuskan berdasarkan kesepakan bersama ini.

“Kita semua sepakat Maybrat tidak menjadi hambatan dan persoalan di kemudian hari. Persolan ini kita bawa melalui jalur adat istiadat masyarakat Papua Barat. Jika ada oknum-oknum merasa tidak senang (dengan) keputusan (ini), maka sama saja mereka melanggar adat,” tegas Gubernur.

Gubernur berharap Mendagri bisa datang bertemu masyarakat Maybrat dengan selesainya persoalan ibukota dari Ayamaru ke Kumurkek itu.

Seiring itu, Gubernur mengingatkan tidak ada alasan lagi pemerintahan berjalan di luar ibukota Kumurkek. “Semua ASN Pemkab Maybrat jangan malas untuk masuk kerja di kantor,” tandas Gubernur.(cpk1/dixie)