Masih Banyak Pemerintah Daerah Pakai Anggaran Tak Sesuai Visi dan Misi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi menyatakan masih banyak pemerintah daerah yang menggunakan anggaran yang tak ada kaitannya dengan visi dan misi daerah.

Itu terlihat dari banyaknya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di bawah kategori B.

Itu juga tergambar pada masih banyaknya pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya lebih besar dari belanja publik.

Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa dan pembelian ambulans.

“Masih 134 dari 509 kabupaten/kota yang belanja pegawai lebih besar dari belanja publik,” ujar  MenPAN dan RB Komjen Syamsudin, Rabu (29/8).

MenPAN dan RB menyatakan itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda KemenPAN dan RB, Ir M Shadiq Pasadigoe SH MM dalam Rakor Bidang Pemerintahan dan Otda Regional Timur KemenPAN dan RB di Aston Niu Hotel.

MenPAN dan RB juga mengingatkan Sistem merit manajemen ASN yang berbasis kinerja untuk promosi dan demosi. “Mutasi atas dasar kompetensi, bukan karena suka dan tidak suka. Promosi harus terbuka dan kompetitif. Demosi harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Shadiq yang mantan Bupati Tanah Datar, Sumatera Utara, 2005-2015 itu.

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mesti ingat sumpah jabatan mereka. “Tak boleh lagi ada kepala daerah tertangkap OTT KPK,” tandas pria yang orantuanya pernah dibuang pemerintah kolonial ke Boven Digoel, Papua itu.(dixie)