DPR Papua Barat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 Papua Barat menjadi Perdasi dalam rapat paripurna, Kamis (6/9) malam.
Sebelumnya, pada sore harinya Gubernur telah menyampaikan pemandangan Pemprov tentang pemandangan umum fraksi-fraksi.
Pandangan Pemprov itu langsung ditanggapi seluruh fraksi pada sidang yang sama usai Gubernur menyampaikan pandangannya.
Sementara itu, menyangkut tujuh Raperdasus yang juga sedang dibahas DPR PB, Ketua DPR PB Pieters Kondjol pada papuakini.co mengatakan ditargetkan semuanya tuntas dalam masa sidang III ini pada Oktober mendatang.
Berbagai tahapan masih akan dilalui termasuk pembahasan di tingkat komisi dan Bapemperda bersama OPD-OPD dan stakeholder terkait. “Masyarakat adat dan LMA juga akan kita undang,” tutur Kondjol.
Setelah ditetapkan tahapan selanjutnya adalah evaluasi di Kemendagri, lalu diperbaiki jika ada yang harus diperbaiki, kemudian diregistrasi di Kemendagri sampai kembali ke daerah untuk dimasukkan dalam lembaran daerah.
Kondjol juga mengatakan diharaokan tujuh Raperdasus itu bisa tuntas serentak, meski diakuinya salah satu yang paling urgent adalah Raperdasus mengenai bagi hasil migas.(ar/dixie)
