Gubernur Minta Pemkab Siap Lahan Pelebaran Rendani, Pemprov Bangunkan Rumah

Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Gubernur Papua Barat melakukan pertemuan singkat dan membahas sejumlah termasuk pelebaran terminal Bandara Rendani Manokwari yang kini masih menjadi persoalan di masyarakat.

Anggota Pokja Adat MRPB, AH Rumbruren SH MH yang dikonfirmasi usai pertemuan, Kamis (6/9) mengatakan, hal mendasar dalam pertemuan itu yang dikatakan Gubernur adalah Pemkab Manokwari akan diminta menyiapkan lahan bagi 10 rumah yang menolak menerima kompensasi, sementara Pemerintah Papua Barat akan menyiapkan bangunan rumahnya.

“Gubernur prinsipnya mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Satu sisi juga masyarakat harus dukung pembangunan. Makanya, khusus 10 rumah, Gubernur akan minta Pemkab siapkan lahan, sedangkan Pemprov siapkan bangunan rumah,” ungkapnya usai pertemuan di salah satu hotel di Manokwari.

Sebelumnya, Rabu (5/9) sore kemarin, Pemkab Manokwari batal melakukan eksekusi lahan perluasan areal parkir bandara Rendani Manokwari.

Masyarakat yang saat itu melakukan penolakan akhirnya bisa melakukan negosiasi dengan Bupati melalui ponsel. Negosiasi yang dilakukan oleh kuasa hukum warga itu disepakati waktu tambahan satu pekan hingga Rabu pekan depan.

Kuasa hukum masyarakat sudah mendaftarkan persoalan itu ke PN Manokwari untuk dilakukan mediasi. Kuasa hukum meminta waktu tambahan satu minggu untuk mendapatkan hasil keputusan pengadilan atas mediasi yang, menurut kuasa hukum, akan dilakukan secepatnya.

Bupati lalu menyetujui permintaan itu dengan catatan ada dan tidaknya hasil putusan pengadilan pada pekan depan eksekusi akan dilaksanakan.

Terpisah, Rustam, SH salah satu praktisi hukum di Manokwari yang dikonfirmasi papuakini.co via ponselnya, mangatakan, mediasi masih bisa dilakukan. Jangankan satu minggu, satu hari pun bisa. Tetapi, harus diingat, bahwa tanah itu aset milik Pemkab Manokwari.

“Masyarakat bisa menggunakan tanah tersebut dengan catatan, jika akan dipergunakan, maka tidak ada syarat apapun yang harus diberikan Pemkab ke masyarakat,” tandasnya.(njo)