Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Papua Barat memohon kebijakan Bupati dan Polres Manokwari agar memilah anggaran proposal dengan kasus kriminal terkait dugaan pemalsuan cap dan tandatangan dalam pengajuan proposal tersebut.
Pasalnya, anggaran dalam proposal yang telah dicairkan itu dimaksudkan untuk pelaksanaan musyawarah organisasi tersebut, yang diagendakan dilaksanakan bulan ini.
Menurut Bendahara Komda Pemuda Katolik Papua Barat, Novi Marani, jika tidak ada kebijakan, maka anggaran yang cair atas proposal bantuan dana itu tidak bisa digunakan untuk pelaksanaan musyawarah.
“Komda tahu ada pengajuan proposal, tapi tidak tahu kalau ada dugaan pemalsuan. Biarlah dana itu kembali ke organisasi, sedangkan oknum silakan lakukan proses hukum,” ujarnya dalam jumpa pers, Rabu (26/9).
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengadukan dugaan pemalsuan cap dan tandatangan Bupati Manokwari dalam proposal yang diajukan oknum tokoh pemuda Katolik TB. Proposal tersebut cair dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp500 juta.
Novi lalu menekankan apa yang diduga dilakukan TB itu tanpa sepengetahuan organisasi sehingga murni ulah oknum.
Untuk itu, Komda akan secepatnya bertemu dengan Bupati Manokwari guna memohon maaf atas nama organisasi, dan bertemu Polres Manokwari terkait penanganan kasus itu.
Sementara itu, Ketua Panitia lokal, yang juga Ketua Komcab Pemuda Katolik Manokwari, Jefry Ohoilulin menambahkan, kalender kerja organisasi akan terhambat bila kasus ini tidak dipilah antara pemalsuan dokumen dengan anggaran yang dicairkan.
Organisasi tidak menginginkan kasus itu berdampak buruk bagi keberlangsungan organisasi ataupun menimbulkan stigma tidak baik di mata masyarakat.
“Ini yang kami tekankan di sini, bahwa apa yang terjadi dalam kasus ini adalah murni oknum,” tandasnya.(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››