Greenpeace Indonesia berharap besar International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE) 2018 dapat memastikan penerapan kebijakan konservasi di Provinsi Papua Barat khususnya dan Tanah Papua pada umumnya, yang bermanfaat bagi masyarakat Papua dalam kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam.
“Seperti kita ketahui masyarakat Papua selama ini hidup dan bergantung pada kekayaan hutan dan mengelolanya selama bertahun-tahun secara lestari. Sehingga pengakuan wilayah adat melalui Perdasus Masyarakat Adat ini, harus memberikan tempat bagi masyarakat Papua sebagai garda terdepan dalam melindungi hutan tropis tersisa di dunia ini,” kata Charles Tawaru, Jurukampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia dalam siaran pers yang diterima papuakini.co, Minggu (7/10).
Perdasus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dan Perdasus Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu agenda pembukaan Konferensi Internasional tentang Keanekaragamanhayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif 2018 yang telah dibuka Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sore tadi.
Greenpeace Indonesia menyatakan salah satu perhatian LSM lingkungan ini adalah komitmen Pemprov Papua Barat soal inisiatif penetapan provinsi konservasi atau pembangunan berkelanjutan, karena masih ada sejumlah masalah tumpang tindih perizinan yang belum terselesaikan yang membuat komitmen konservasi belum tampak nyata.
“Masyarakat adat perlu dilibatkan secara penuh terkait agenda besar ini terutama dalam pengambilan kebijakan, tata kelola lingkungan serta implementasi keterbukaan informasi, sehingga segala sesuatunya transparan demi skema lingkungan Papua dan Papua Barat yang lebih baik,” tegas Charles.
Greenpeace Indonesia juga menyatakan bahwa perlindungan keanekaragamanhayati di Tanah Papua mendapat perhatian serius masyarakat global sebagai benteng terakhir hutan tropis di Indonesia dan dunia yang masih perawan, belum tergerus oleh industri yang merusak.(***/dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››