Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, Bank Papua dan 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat meneken kerjasama Cash Management System (CMS), dibarengi sosialisasi Pinjaman Daerah, di kantor Bank Papua Cabang Manokwari, Rabu (31/10/2018).
Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang, mengatakan, penandatangan tahap pertama ini, dilakukan untuk wilayah Manokwari raya yakni, Kabupaten Manokwari, Mansel, Pegaf, Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni.
“Tahap ke II khusus untuk wilayah Sorong Raya akan dilakukan di kantor Bank Papua Cabang Sorong pada 2 November 2018 mendatang, yang meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, Fakfak, Maybrat, dan Tambrauw,” tuturnya.
Kerjasama ini menurutnya sangat penting karena jika aplikasi itu dilaksanakan secara utuh oleh seluruh pemerintah daerah, maka pengelolaan keuangan akan bisa dikelola dengan baik, dimonitor dengan baik dan lebih konkrit, bersih dan transparan.
Kerjasama itu juga membuat pemerintah dapat mempercepat pencairan dari rekening kas daerah ke rekening tujuan dengan konsep real time online alias pemindahan dana saat itu juga.
“PKS ini masih sebatas pengeluaran. Nanti kita kembangkan untuk transaksi pemasukan. Sehingga, pendapatan daerah atau pemasukan yang dikelola daerah secara online dikelola dengan baik dan diketahui setiap saat seperti berapa pemasukan dan berapa pengeluarannya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP perwakilan Papua Barat, Buyung Wiromo Samudro mengatakan, BPKP untuk wilayah Provinsi Papua Barat telah melayani pemerintah daerah dalam menjalani fungsi konsultasi.
“Kami juga memberikan kegiatan yang sifatnya pelayanan. Ini merupakan terobosan, bagaimana menghubungkan simda keuangan dengan sistem Bank Papua untuk dilanjukan pembayaran secara non cash. Ini juga memenuhi apa yang diharapkan KPK, yakni penyalahgunaan anggaran, atau mengurangi kontak langsung,” tuturnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Nantinya, aplikasi Simda ini akan di-link dengan aplikasi Bank Papua. Aplikasi ini sudah dipakai oleh 300 lebih pemerintah daerah di Indonesia, dari 540 lebih pemerintah daerah,” tambahnya.
Asisten III Setda Papua Barat, Raymond Yap mewakili Gubernur Papua Barat, menambahkan, apa yang dilakukan itu merupakan upaya pencegahan pemberantasan korupsi.
Untuk itu, Gubernur mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sistem mengelola keuangan daerah.
“Saya harap kabupaten/kota di Papua Barat dapat menjadi lebih baik dan akuntabel,” tandasnya.(njo)