Langkah Pemkab Teluk Wondama untuk mengatasi kelangkaan bensin dengan membeli BBM dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdampak pada kerugian Rp95 juta.
Pasalnya, 15 ton bensin itu dibeli dengan harga industri senilai Rp211 juta. Sedangkan total penjualannya pada masyarakat dengan harga Rp8000 per liter hanya jadi Rp120 juta.
“Supaya kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, pemerintah harus berkorban dan tidak bisa mengambil keuntungan di dalamnya. Anggaran yang dikeluarkan pemda belanja minyak Rp211.000.000, dan yang akan kembali ke kas pemda itu hanya 100 jutaan saja,” ujar Kadis Perindagkop Teluk Wondama, Egber Karubuy, pada papuakini.co, Selasa (6/11/2018).
Pihak kedua yang menjual BBM itu dengan sistem kupon, jelasnya, dibayar Rp1 juta per hari penjualan. “Ya, meski rugi, demi pelayanan pada masyarakat,” tutur Egber.
Dia lalu mengungkapka kuota bulanan BBM Teluk Wondama adalah 250 ribu liter per bulang, yang terbagi 170 ribu liter bensin dan 80 ribu liter solar.
“Memang tak kelihatan banyak kendaraan bermotor di Wondama, tetapi penggunaan BBM jenis bensin ini juga kan ada motor tempel laut yang setiap saat dari pulau-pulau datang ke kota belanja. 250.000 liter itu cukup setiap bulan layani masyarakat,” jelas Egber.
Sementara itu, anggota DPRD Teluk Wondama Amos Torey yang juga ikut mengantre BBM, mengatakan dengan kuota sebanyak itu semestinya tak ada kelangkaan BBM di Wondama.
“Kuota kita kalau per bulan 250.000 liter harusnya kita tidak antre BBM begini. Ini kan sudah lebih dari cukup. Harusnya pemerintah memperketat pengawasan BBM. Kalau tidak akan kecolongan. Yang kita takutkan terjadi penimbunan BBM. Masyarakat sulit. Perputaran ekonomi jadi terhambat karena aktivitas lumpuh,” tutur Amos.(asa)
Click here to preview your posts with PRO themes ››