Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Papua Barat akan menggandeng penegak hukum untuk memantau kerja pengusaha Papua yang bernaung di KAPP.
Menurut Ketua KAPP di Papua Barat, Goodlief Wolter Baransano, itu akan dilakukan usai pleno akhir perombakan struktur organisasi di kantor Dewan Adat Papua, Selasa (29/1/2019).
“Kita akan buat tembusan ke pihak terkait untuk monitoring kerja-kerja kita,” ungkapnya.
Perombakan itu juga menjawab atensi Gubernur Papua Barat yang meminta segera dilakukan perombakan organisasi masing-masing asosiasi di Papua Barat.
Wakil Ketua II Bidang Kontrator, Novie Marani menambahkan pengurus baru ingin mengubah stigma bahwa KAPP hanya bidanng konstruksi.
“Kita sejajar dengan KADIN. Bedanya, kita ada adatnya,” tuturnya lalu meminta pemerintah membina pengusaha asli Papua.
Sementara itu, Sekretaris KAPP di Papua Barat, Zakarias Horota menekankan pengurus baru harus tampi beda dan maju untuk menunjukkan eksistensi dan kompetensi pengusaha Papua.(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››