Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat, Jefri Auparay, menyarankan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat jeli melihat daftat nama honorer yang sudah terakomodir sejak 2005.
“BKD harus jeli melihat ini. Jangan sampai ada masalah dan Gubernur harus kembali turun tangan,” ujar Jefri via ponselnya, Minggu (24/3/2019).
BKD sebagai induk data kepegawaian harus menangkal bila ada kelompok kecil yang ingin memasukkan daftar siluman di luar daftar dan jumlah yang sudah ada.
“Ini sangat perlu diperhatikan. Banyak honorer yang mendedikasikan diri sejak 2005. Jadi jangan ada kelompok yang mau boncengi keluarga untuk masuk dalam daftar itu,” tandasnya.(an/njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››