Perlu Ada Pos Lintas Batas Laut di Papua untuk Tangkal WNA Ilegal dan Narkoba

Perlu Ada Pos Lintas Batas Laut di Papua untuk Tangkal WNA Ilegal dan Narkoba
Pertemua Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua dengan BNNP Papua, 9 April 2019. (foto: ist/kemenkumhampapua)

Pos Lintas Batas Laut di Papua diharapkan bisa terbentuk secepatnya untuk membantu menangkal masuknya WNA ilegal dan yang masuk membawa narkoba ke Indonesia dari PNG.

Ini terungkap dalam pertemuan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, Selasa (9/4/2019).

Kepala Bagian Umum BNNP Papua, Magdalena, optimis kejahatan laut akan bisa ditindak jika dibangun Pos Lintas Batas Laut, yang beranggotakan instansi terkait yang tupoksinya bersentuhan dengan laut.

“Saya percaya kejahatan narkotika akan diberantas dengan baik jika ada pos terpadu laut, dan kita semua saling bersinergi di sana,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima papuakini.co.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumhan Papua, Hermansyah Siregar, mengatakan imigrasi tidak hanya mengawasi keberadaan orang asing tapi juga perlintasannya.


Jika orang asing ke luar atau masuk tanpa melalui pos keimigrasian, itu melanggar tindak pidana keimigrasian,” tuturnya dalam pertemuan yang turut diikuti, antara lain, Kepala BNNK Mimika, Mursaling, Kabid P2M, Kasman dan Kabid Rehabilitasi BNNP, Sefnat B Layan itu.

Terkait itu, penangkalan peredaran narkoba bisa ditegakkan dengan instrumen perlintasan batas negara.

“Kita jangan lengah. Hal kecil jika dibiarkan akan jadi besar. Disini lah peran semua instansi terkait dibutuhkan. Pencegahan masuknya narkoba dan orang asing ilegal ke NKRI,” tegas Hermansyah.

Dia menilai perlu ada MoU antara Imigrasi dan BNN hingga ke tingkat porter guna menangkal masuknya WNA dengan membawa narkotika ke dalam wilayah Indonesia, lebih khusus di Papua.(***/dixie)

Baca Juga :
Tes Urine, 40 Sopir R2 Bebas Narkoba