Ada 1.431 pemilih dalam DPT yang suaranya akan diperebutkan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam TPS Distrik Kaimana Papua Barat pada 27 April 2019 mendatang.
Rinciannya, TPS di Dapil I yaitu TPS 028 Pahlawan terdapat 294 Pemilih dalam DPT, sementara lima TPS di Dapil II memiliki 1.137 pemilih dalam DPT.
Jumlah yang terbilang lumayan ini tentu membuat Parpol maupun Caleg saling berlomba demi memperkokoh, sekaligus menambah pundi suara mereka demi perolehan kursi di DPRD.
Hanya saja, berdasarkan informasi yang diperoleh papuakini.co, sejak rekomendasi Bawaslu Kaimana muncul, ada oknum tim dari beberapa caleg tertentu yang sudah mulai melakukan penawaran ke pemilih yang mencoblos di beberapa TPS ini. Tawaran tersebut tidak lain adalah soal politik uang.
“Sudah ada beberapa orang yang datang ke rumah tapi saya tolak, karena saya tidak mau. Takut nanti ditangkap, apalagi ini pasti semua mata akan memantau,” kata sumber yang tak mau namanya disebutkan kepada papuakini.co Kamis (24/4/2019).
Pria yang hanya demi menyampaikan informasi ini rela mencari papuakini.co itu juga mengaku, kalau yang datang untuk melakukan penawaran bukan hanya satu orang, namun ada beberapa caleg.
Di tempat berbeda, sumber lain mengatakan hal yang sama namun dia mengaku takut melaporkannya ke Bawaslu.
“Calonnya saya kenal, jadi saya juga takut kalau kemudian dilaporkan pasti akan membuat hubungan kami menjadi tidak baik,” katanya.
Informasi yang dihimpun papuakini.co dari berbagai sumber menyebutkan, jual beli suara tak hanya dilakukan malam hingga subuh hari Hari-H, tapi juga dilakukan di sekitar TPS saat proses pemungutan suara sedang berlangsung.
Walau begitu, hanya satu laporan yang dilayangkan ke Bawaslu Kaimana. Itu pun belum teregister karena tidak disertai dengan alat bukti.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Kalau soal politik uang, maka laporan yang disampaikan ke kami tidak hanya berupa foto dan video saja tetapi disertai juga dengan alat bukti uang,” jelas Karolus Kopong Sabon SE Ketua Bawaslu Kaimana.
(cpk3)