Badan Koordinatif Seluruh Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua (BKSAPOAP) meminta Pemerintah Papua Barat untuk segera membagikan paket proyek.
“Kita tidak ingin seperti tahun lalu. ,Karena ditunda, akhirnya pekerjaan terburu buru, kualitas pekerjaan tidak bagus, penagihan pun molor bahkan sampai hari ini,” ujar Robby Wanggai, Ketua Perkumpulan Lembaga Kontraktor Karya Cenderawasih Papua Barat (PLKKC).
PLKKC merupakan satu dari 30 asosiasi yang tergabung dalam BKSAPOAP.
Robby mengatakan sampai saat ini belum dapat informasi pasti mengapa belum ada paket pekerjaan yang masuk di asosiasi. “Makanya kita pertanyakan ini,” ungkapnya, Rabu (22/5/2019).
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Soal penunjukan langsung berdasarkan peraturan terbaru, Robby berharap Gubernur turun tangan melakukan kontrol.
“Ini yang bisa terjadi. Perusahaan milik orang Papua, yang kerjakan orang pendatang. Ini perlu jadi perhatian, apalagi kalau perusahaan yang kerja itu justru milik OPD terkait,” tuturnya.
Daniel Sawaki, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pengusaha Papua menambahkan, data pengusaha Papua sampai saat ini belum tuntas.
“Data di Bappeda Papua Barat terakhir sebanyak 3000 pengusaha Papua. Padahal, data yang ada di kami hanya 900 sekian. Kita perlu tuntaskan ini. Sebaiknya kita duduk dan cek kembali agar kita tahu berapa jumlah yang benar,” tandasnya.(njo)