Cegah Tumpang Tindih, Dinas PU dan Perumahan Rakyat Koordinasi Pekerjaan Kabupaten/Kota

Cegah Tumpang Tindih, Dinas PU Koordinasi Pekerjaan Kabupaten/Kota
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan saat menerima tim Dinas PU dan Perumahan Rakyat Papua Barat untuk sinkronisasi pekerjaa ke-PU-an 2019 dan usulan 2020., 12 Juni 2019.

Dinas PU dan Perumahan Rakyat Papua Barat melakukan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah ini juga untuk memastikan agar pembangunan tidak terkesan tertumpuk di satu tempat saja, tapi merata ke seluruh Papua Barat.

“Jadi ini yang kita lakukan, sinkronisasi pekerjaan dengan kabupaten/kota, sekaligus kita melaporkan pekerjaan yang kita lakukan di kabupaten/kota,” ujar Kadis PU dan Perumahan Rakyat Papua Barat, Heri GN Saflembolo, Jumat (14/6/2019).

Pernyataan ini dilontarkannya menjawab pertanyaan terkait pertemuan dengan Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, Rabu (12/6/2019) lalu.

Baca Juga :
Gubernur Kembali Ajak Jaga Alam Agar Terhindar Dari Bencana

Selain membahas pekerjaan yang akan dilakukan di 2019, pertemuan itu juga membicarakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di 2020.

Pembahasan itu perlu karena menyangkut pembagian 30% Dana Transfer Insfrastruktur (DTI) Otonomi Khusus (Otsus), yang akan diserahkan Pemprov Papua Barat ke Pemkot/Pemkab.

“Sesuai kesepakatan, 30 persen DTI Otsus diberikan ke kabuaten/kota tapi harus berupa usulan ke provinsi. Provinsi rekap lalu masukkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2020. Kalau tak masuk RKPD yang diusulkan provinsi,nanti agak susah pembiayaannya, karena DTI Otsus itu kewenangan provinsi bukan kabupaten/kota,” jelasnya.

Baca Juga :
Pramuka Papua Barat Tanam 550 Pohon di Gunung Botak

Dia lalu mengatakan kebijakan yang diambil Gubernur Papua Barat terhadap pembagian alokasi DTI Otsus itu sebagai terobosan sangat luar biasa yang harus diapresiasi.(an/dixie)