Papua dan Papua Barat Kejar Revisi UU Otsus

Papua dan Papua Barat Kejar Revisi UU Otsus
Sekprov Papua Barat Nataniel Mandacan usai pertemuan terkait Otsus di gedung lama KPK di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengejar revisi UU Otsus, mengingat alokasi dana Otsus akan berakhir pada 2021 mendatang.

“Sudah saatnya revisi total UU Otsus,” kata Sekprov Papua, Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen, dalam pertemuan dengan KPK di Gedung KPK lama, akhir pekan lalu.

Dosinaen menegaskan grand design revisi UU Otsus itu harus ada langkah konkrit yang diterima semua kementerian/lembaga terkait tanpa tendensi apapun.

Dosinaen mengakui pembangunan mulai tampak setelah ada Otsus, di mana Papua sejak 2013 ada Perdasus yang menyerahkan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota, karena yang lebih tahu kondisi daerah masing-masing adalah pemerintah setempat.

Hal senada dikatakan Sekprov Papua Barat Nataiel Mandacan dalam pertemuan itu.

Baca Juga :
Presiden Jokowi Diagendakan Tinjau Kesiapan PON XX Papua 26-28 Agustus

Mandacan mengakui Otsus tak terbantahkan berdampak positif walau belum sesuai harapan, di mana Papua Barat mendapatkan sekira Rp33 T dari 2008-2019.

Mandacan lalu menegaskan kemandirian keuangan daerah Papua Barat cukup rendah, yang ditunjukkan dengan rendahnya PAD provinsi dan kabupaten/kota.

“Kondisi ini dikhawatirkan dapat menjadi masalah besar bila mulai 2022 dana Otsus murni tak lagi dialokasikan,” tutur Mandacan.

Baca Juga :
Seluruh OPD Diingatkan Hadir Monev Pengelolaan Aset Daerah KPK

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Papua Barat, Roberth Hamar, usai pertemuan pada papuakini.co mengatakan, Otsus jilid II ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan masyarakat Papua sehingga pertanggungjawabannya pas.

“Harus sejalan dengan kearifan lokal dan kultur Tanah Papua. Tak perlu ikut model nasional. Mesti sejalan dengan dengan desentralisasi asimetris yang ada di Tanah Papua,” ungkapnya.

Baca Juga :
Aspirasi Masyarakat Papua Barat Pasca Demo Sudah Disampaikan ke Pusat

Hammar lalu mengatakan ini baru langkah awal, di mana Papua sudah memulai rancangannya sejak sekira dua tahun lalu. “Kita akan tindaklanjuti bersama rancangan ini antara Papua dan Papua Barat, dengan menggaet KPK dan LIPI,” tandasnya.(an/dixie)