Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Papua Barat Hery GN Saflembolo menyatakan belum ada satu pun kontrak pekerjaan di dinasnya yang ditandatanganinya.
“Sampai hari ini pekerjaan di PU utuh, tak ada satu kontrak yang ke luar. Tidak ada. Silakan cek,” ujarnya saat menerima puluhan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Badan Komunikasi Asosiasi Pengusaha OAP di kantornya, Jumat (26/07/2019).
Pernyataan ini dilontarkannya menyusul pertanyaan puluhan kontraktor itu melalui koordinator mereka, Goodtlief Wolter Baransano.
Dia juga mengatakan bila ada yang mengatakan sudah ada kontrak yang keluar, maka itu adalah hoaks. “Kalau ada, bawa, saya robek kontrak itu,” tegasnya pada para kontraktor yang sempat memalang kantor Bappeda Papua Barat itu.
Dia kemudian menjelaskan sesuai instruksi Gubernur, semua satu pintu via Bappeda. Hanya saja, SKPD masih bingung mekanismenya seperti apa.
“Apakah semua kegiatan diserahkan ke Bappeda lalu Bappeda tunjuk si A dan B, atau apakah nama-nama dikasih ke kita, atau bagaimana,” paparnya, lalu mengatakan meunggu instruksi lebih lanjut dari Gubernur.
Menurutnya, dinasnya sudah siap, hanya saja dalam pertemuan ada sejumlah staf yang keberatan, dalam artian yang tahu track record pekerjaan pengusaha OAP adalah dinasnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Mereka bilang kalau ada masalah siapa yang mau tanggung jawab? Kalau Bappeda mau tanggungjawab, besok saya serahkan,” ungkapnya.
Selanjutnya dia mengatakan kontrak sudah harus ada di Agustus, dan besar kemungkinan pengumuman pekerjaan sudah akan dilakukan awal Agustus.
Sebab, bila semakin terlambat, maka kondisi seperti yang dialami tahun lalu bisa terjadi lagi. “Sampai hari ini tagihan tahun lalu masih ada. Sirkulasi keuangan kami hancur. Kami tak mau lagi seperti itu,” bebernya.(an/dixie)