Tepis Dugaan Korupsi, Pemprov Papua Barat Siapkan Laporan Pencemaran Nama Baik Gubernur

Tepis Dugaan Korupsi, Pemprov Papua Barat Siapkan Laporan Pencemaran Nama Baik Gubernur
Kepala Biro Hukum Pemprov Papua Barat, Dr Roberth KR Hammar SH MHum MM

Pemerintah Provinsi Papua Barat menepis tudingan ketua LSM Pemuda Anti Korupsi Seluruh Indonesia (PAKSI), Erwin, yang mengklaim telah melaporkan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ke KPK terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial dan Hibah Papua Barat tahun anggaran 2017.

“Dibilang gubernur korupsi itu tidak benar. Salah besar. Itu juga hoax. Itu pembunuhan karakter dan pendiskreditan Gubernur Papua Barat,” ujar Kepala Biro Hukum Pemprov Papua Barat, Dr Roberth KR Hammar SH MHum MM pada papuakini,co, Jumat (26/07/2019).

Dia lalu mengatakan sebagai sebagai Karo Hukum bersama tim, melalui kuasa hukum daerah, akan segera melaporkan pimpinan LSM tersebut ke Polda Papua Barat atas dugaan pencemaran nama baik. “Dia bilang punya data, kami juga punya data,” ungkapnya.

Baca Juga :
Begini Cara Polres Manokwari Tangani 6 Perempuan Jualan Balo

Tudingan yang dilansir sebuah portal berita online tersebut juga tak ada keseimbangan, karena hanya berdasarkan klaim LSM bersangkutan tanpa ada unsur cover both sites atau konfirmasi.

Hammar mengingatkan besarnya komitmen Gubernur sejak awal dilantik sampai sekarang terhadap pencegahan dan penertiban korupsi, termasuk dalam mengecek dan mengaudit penerima bansos dan dana hibah.

Semua hal yang berkenaan dengan antisipasi korupsi juga sudah dilakukan melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, yang dipimpin Inspektorat yang diperiksa setiap tahun.

Baca Juga :
Gubernur Papua Barat Tak Pulangkan Mahasiswa Karena Jaminan Keamanan

Begitu pula kerjasama dengan berbagai lembaga seperti BPK dan KPK untuk menerapkan e-government, seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-planning yang membuat semua jadi transparan dari tahap perencanaan sampai pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Hammar lalu menegaskan tak satu pun dana hibah dan bansos yang dipegang Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekprov, karena dananya ditransfer langsung ke masing-masing yang berhak menerimanya.

“Setelah (bantuan dan hibah) disetujui, selanjutnya diproses DPKAD, lalu ditetapkan dengan SK Gubernur yang prosesnya ada di Biro Hukum. Setiap akhir tahun anggaran dicek, pelaporan disampaikan masing-masing penerima hibah, dan selalu diperiksa BPK,” bebernya.

Baca Juga :
Penembakan Oleh Brimob di Reremi Sesuai SOP

Hammar kemudian mengatakan gampang sekali membuktikan dana bantuan atau hibah itu sampai atau tidak pada penerimanya. Jadi, kalau memang ada penyalahgunaan, gampang juga dilihat.

Dia mencontohkan masalah bantuan mahasiswa Papua Barat yang menuntut ilmu di Jerman, yang dananya disalurkan melalui sebuah yayasan.

“Setelah diaudit kan yayasan harus mengembalikan ke negara. Puluhan miliar yang dikembalikan yayasan itu. Tinggal 4 miliar yang belum dikembalikan, kemudian dikonversikan dengan aset mereka di Jakarta untuk pengembalian ke negara,” ungkapnya.

Baca Juga :
Dirbinmas Minta Poskamling Lakukan Deteksi Dini

Selanjutnya dia mengatakan jika memang betul ada penyelewengan bantuan di 2017, maka harus dilihat siapa yang menyelewengkannya secara berjenjang, karena Gubernur tidak memegang dana itu.

“Siapa yang korupsi? Sesuai otoritas berjenjang ada bendahara umum daerah, ada kuasa pengguna anggaran, ada PTK, PPTK, ada bendahara pengeluaran, bendahara barang, dll,” tegasnya.

Seandainya pun ada penyelewengan, ungkapnya, maka itu kemungkinan besar terjadi di OPD yang mengelola dan mentransfer dana tersebut ke para penerimanya. “Bukan Gubernur,” tandasnya.(an/dixie)