84 Kampung di Kaimana Pemilihan Serentak Awal November

84 Kampung di Kaimana Pemilihan Serentak Awal November
Senja P Suwardji SIP, Kabid Bina Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kaimana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Kaimana menjadwalkan pemilihan 84 kepala kampung di Kabupaten Kaimana akan berlangsung serentak awal November 2019.

“Mulai dari akhir Agustus ini persiapan dokumen. Ancang-ancang kami paling lambat awal September semua panitia tingkat kampung sudah terbentuk,” ujar Senja P Suwardji SIP, Kabid Bina Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kaimana, Selasa (06/08/2019).

“Teknis pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Bupati. Draft-nya sudah okey, tinggal menunggu salinannya dari Bagian Hukum, kemudian akan kita sosialisasikan pada masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :
Polisi Masih Dalami Pengibaran Bintang Fajar di Kaimana

Sosialisasi soal ini ditargetkan sudah mulai dilakukan akhir Agustus, dilanjutkan dengan tahapan pencalonan.

Terkait pembentukan panitia pemilihan tingkat kampung, dia mengatakan itu kewenangan Bamuskam melalui musyawarah. Panitia itu terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kaum perempuan.

“Mulai dari tahapan pertama sampai pada penetapan nanti jadi kewenangan panitia tingkat kampung. Kita hanya siapkan administrasi dan pedomannya saja,” jelasnya.

Baca Juga :
8 M Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Manokwari Peserta Mandiri

Menyangkut syarat pendidikan calon kepala desa, pria berdarah Teluk Arguni ini mengatakan berdasarkan Permendagri minimal lulusan SLTP.

Namun, dengan melihat situasi dan kondisi, termasuk budaya dan kultur serta Otsus, maka khusus di Kaimana ada pengecualian. Yang penting calon tersebut bisa dipercaya, jujur dan bisa bekerja.

Dia lalu mengatakan rata-rata masa jabatan kepala kampung berakhir 18 November 2019.

Baca Juga :
Mantan Kapolda Papua: Asrama Mahasiswa Seperti Markas Komando, Saya Saja Tak Bisa Masuk

Bila ada sengketa dalam pemilihan kepala desa, hal itu akan langsung diselesaikan dalam tahapan tersebut. Misalnya, kalau itu tahapan pencalonan dan ada sengketa, maka diselaikan dalam tahapan itu. Begitu selanjutnya.

“Sistem pemilihan secara musyawarah mufakat, sehinga penyelesaian sengketa juga harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Kepala kampung yang terpilih akan ditetapkan melalui SK Bupati dan akan dilantik oleh bupati,” tandasnya.(cpk3)