Tak ada satu pun pelajar asal Papua Barat yang pulang ke kampung halaman masing-masing menyusul isu dan gerakan eksodus mereka belakangan ini pasca aksi rasisme di Surabaya dan Malang.
Ini diungkapkan seluruh kepala daerah se Papua Barat dalam Rapat Koordinasi Pemprov Papua Barat, Pemkab/Pemkot, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Papua Barat di hotel Aston Niu Manokwari, Rabu (18/09/2019).
Para kepala daerah satu per satu menyampaikan situasi tersebut alam rakor tersebut.
Mereka adalah Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, Walikota Sorong Ec Lambert Jitmau, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi, Bupati Fakfak Mohammad Uswanas.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Selanjutnya Bupati Kaimana Matias Mairuma, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, Wakil Bupati Kabupaten Sorong Suko Harjono, Wakil Bupati Manokwari Selatan Wempi Rengkung, Wakil Bupati Tambrauw Mesak Metusala Yekwam, Wakil Bupati Maybrat Paskalis Kocu, dan Asisten I Raja Ampat Muhidin Umalelen.
Para kepala daerah ini juga menyatakan sudah menyampaikan imbauan agar para pelajar tidak pulang, dan tetap studi di tempat masing-masing.
Imbauan ini sejalan dengan sikap Gubernur Papua Barat yang tak akan memanggil pulang mahasiswa Papua Barat di luar daerah.
Gubernur sebelumnya menyatakan eksodus tersebut terkait adanya pernyataan pejabat pemerintah, mungkin juga dari lembaga adat yang menginstruksikan atau memerintahkan anak-anak Papua yang kuliah di Tanah Papua harus pulang atau segera kembali, yang dampaknya sangat besar bagi para pelajar tersebut.
Terkait upaya pemulihan kondisi Tanah Papua, Gubernur menyatakan akan ada KKR Doa Pemulihan Papua Barat di Manokwari pada 19 September 2019 dan Kota Sorong pada 20 September 2019.(an/dixie)